Korannusantara.id, Jakarta – DPP Partai Nasdem merespons wacana penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada 2028.
Waketum DPP Partai Nasdem Saan Mustopa menyetujui wacana tersebut agar IKN tidak mangkrak. “Yang penting IKN tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi,” ungkap Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/9/2025).
Berkenaan dengan IKN sendiri, Nasdem pernah menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di sana. Tujuannya agar ada aktivitas kehidupan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut.
“Kalau ada Wapres berkantor di sana kan aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” tukasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada 2028 bukan berarti akan ada pemisahan fungsi menjadi ibu kota ekonomi atau budaya.
Keputusan IKN sebagai ibu kota politik tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan, istilah ibu kota politik dimaksudkan agar IKN benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan dengan kelengkapan tiga pilar kenegaraan.
“Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya,” kata Qodari di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa pada 2028 seluruh lembaga tersebut sudah harus memiliki fasilitas di IKN.
“Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alisnya bayarnya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo, bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya,” ujarnya. (Red)
