Korannusantara.id – Padang, Sumatera Barat, Pimpinan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Barat ( sumbar ) melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., serta Asisten Intelijen Kejati, Dr. Efendi Eka Saputra, S.H., M.H., pada Senin (22/9/2025).
Pertemuan ini membahas peran generasi muda dalam mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045, dengan penekanan pada komitmen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Sumatera Barat.
Hadir dalam audiensi tersebut Sekretaris Umum BADKO HMI Sumbar Aryanda Putra, Ketua Bidang PPD Ilham Priduan Zulfira, Ketua Bidang PTKP Abdurrahman Meinanda, Wasekum PTKP Hamzah Fansuri, serta Ketua Bidang PA Fauzan Adzima.
Sekretaris Umum BADKO HMI Sumbar, Aryanda Putra, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
“Kami BADKO HMI Sumatera Barat sebagai agent of change dan agent of control mengingatkan Kejati agar tetap teguh dalam prinsip pengawasan dan penindakan hukum tanpa pandang bulu. Hal ini sangat penting agar Asta Cita Presiden dapat diwujudkan demi optimalnya pembangunan daerah kita di Sumatera Barat,” ujar Aryanda.
BADKO HMI menilai pemuda harus menjadi pondasi pembangunan bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dengan idealisme, sikap kritis, dan komitmen moral, generasi muda diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Kejati Sumbar, Dr. Mukhlis, menyambut baik aspirasi dan dukungan dari BADKO HMI. Ia menegaskan komitmen Kejati untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
> “Kami akan tegas dalam penegakan hukum. Rasulullah pernah bersabda, sekalipun Aisyah mencuri, tetap akan dipotong tangannya. Prinsip itulah yang kami pegang: hukum berlaku sama untuk siapa pun,” tegas Mukhlis.
Audiensi ini menjadi momentum sinergi antara pemuda dan aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih serta mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
( VV )
