Korannusantara.id – Yogyakarta, 23 September 2025, Menjaga demokrasi dan berani mencintai Indonesia adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi hanya akan hidup bila setiap warga negara berkomitmen pada nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan transparansi. Sementara cinta kepada Indonesia tidak berhenti pada seremonial, tetapi diwujudkan melalui keberanian merawat demokrasi agar tetap sehat, inklusif, dan bermartabat.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Umar Ma’ruf dalam diskusi di salahsatu Cafe di Kawasan Malioboro.
Oleh karena itu, mari kita jadikan demokrasi bukan sekadar instrumen politik, melainkan warisan kolektif yang harus dijaga lintas generasi. Dengan kesadaran kritis, keberanian moral, dan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa Indonesia bukan hanya bertahan sebagai negara demokratis, tetapi juga berkembang sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Umar Ma’ruf,menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sektor hukum dan keamanan.
Namun, ia menegaskan bahwa reformasi tersebut harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
“Ketika rakyat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi, ketika kritik dianggap ancaman, maka demokrasi kita tengah dalam bahaya. Oleh karena itu, saya mendukung kebijakan reformasi hukum pemerintah, namun dengan catatan penting: semua proses harus transparan, inklusif, dan berbasis pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Terkait dengan maraknya aksi berakhir dengan kerusuhan dalam penyampaian aspirasi (unjuk rasa) pada akhir bulan Agustus 2025 kemarin sdr. Umar menyatakan bahwa hal itu menjadi kerugian kita bersama secara umum, kedepan kami selaku pimpinan aktifis Mahasiswa menyarankan beberapa hal agar kejadian serupa dapat diminimalkan diantaranya:
1. Penguatan Pendidikan Politik Berbasis Literasi Publik
Negara bersama masyarakat sipil perlu menginisiasi civiceducation agar masyarakat lebih kritis, partisipatif, dan melek politik.
2. Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas
Penerapan prinsip good governance melalui keterbukaan informasi publik, mekanisme public hearing, dan citizencharter dalam kebijakan.
3. Reformasi Lembaga Demokrasi
• Penguatan independensi lembaga pemilu dan penegak hukum.
• Evaluasi regulasi agar checks and balances dapat berjalan optimal.
4. Institutionalized Public Dialogue
Mendorong terciptanya forum formal-informal sebagai deliberative space bagi masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan strategis nasional.
5. Pemberantasan Politik Transaksional
Penegakan hukum yang berkeadilan serta penguatan lawenforcement agencies dalam menindak praktik politik uang, korupsi elektoral, dan segala bentuk distorsi demokrasi.
6.Pejabat pemerintah harus lebih peka dan punya rasa empati terhadap kesulitan rakyat.
Pada prinsipnya kami selaku aktifis gerakan Mahasiswa menghimbau kepada masyarakat pada umumnya dan kawan-kawan mahasiswa khususnya untuk tidak terus mencintai negeri ini, kedepan kami berharap aspirasi dapat tersalurkan dengan baik tanpa adanya gap sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan” pungkas Umar Ma’ruf.
( Red )
