Jakarta – Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982 mendatangi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (17/9/2025).
Kedatangan tersebut bertujuan menyerahkan draft usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi menjadi Perda tentang Pemajuan Budaya Betawi.
Rombongan dipimpin Sekretaris Jenderal Bamus Suku Betawi 1982, Muhammad Ihsan, SH, MH, dan diterima langsung oleh pimpinan Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, yakni Wakil Ketua Fraksi Wa Ode Herlina dan Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo, serta didampingi staf ahli fraksi.
Dalam pertemuan tersebut, Ihsan menegaskan bahwa revisi perda diperlukan agar selaras dengan perkembangan zaman serta regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
“Perda Nomor 4 Tahun 2015 harus direvisi agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Selain itu, perubahan ini juga penting untuk memperkuat kelembagaan masyarakat Betawi,” ujar Ihsan.
Ia juga menjelaskan, pada tahun 2023 Bamus Betawi bersama Bamus Suku Betawi 1982 telah menyelenggarakan Kongres Kaum Betawi di Ancol.
Kongres tersebut melahirkan Majelis Kaum Betawi (MKB) sebagai lembaga adat masyarakat Betawi, dengan DR. H. Marullah Matali, Lc, M.Ag sebagai Ketua Majelis Wali Amanah dan DR. Ing. H. Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat MKB.
Pembentukan MKB tersebut telah diakui melalui penandatanganan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, serta dihadiri sejumlah tokoh Betawi.
Bahkan, MKB memberikan gelar kehormatan “Abang Anung” kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo setelah ia resmi menjabat.
“Karena itu, kami mendorong agar Majelis Kaum Betawi masuk dalam perda perubahan sebagai lembaga adat yang memperkuat eksistensi masyarakat Betawi.
Selain itu, perlu juga diatur soal dana abadi kebudayaan, penguatan muatan lokal Betawi dalam kurikulum sekolah, serta mekanisme penghargaan dan sanksi untuk penegakan perda,” jelas Ihsan yang juga anggota Majelis Wali Amanah MKB.
Ihsan turut menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PDI-P yang telah memberikan ruang bagi Bamus Suku Betawi 1982 dalam menyampaikan masukan.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pengurus Bamus turut hadir, di antaranya Ketua OKK Junaidi, Ketua Bidang Politik M. Ridwan, Ketua Bidang Litbang Subhan Ansori, H. Zaini, serta pengurus lainnya.
