Korannusantara.id, Jakarta – Massa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini, Jumat (5/9/2025).
Salah seorang peserta aksi yang juga merupakan Ketua BEM Kema Unpad 2025, Vincent Thomas, mengatakan massa aksi datang untuk mendesak pemerintah memenuhi tuntutan rakyat.
“Kami melihat bahwa kami datang dengan tuntutan, dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan rakyat ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi,” katanya di depan Gedung DPR RI.
Ia mengatakan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, influenser, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), sepakat ketika tuntutan yang jatuh tempo pada 5 September 2025 tidak terpenuhi, yang akan dilakukan pertama adalah eskalasi tuntutan, bukan eskalasi aksi.
“Eskalasi tuntutan ini menjadi suatu bukti nyata bahwa ketika 17 tuntutan ini tidak terpenuhi, kami sepakat bahwa artinya DPR RI dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 tuntutan ini,” tuturnya.
Sementara itu, peserta aksi lainnya yang juga merupakan Mahasiswa Unpad, Japi mengatakan aksi yang dilakukan di Gedung DPR pada 5 September 2025 merupakan aksi damai.
“Kita tidak menggunakan provokasi (atau) provokator apa segala macamnya karena kita ingin menegaskan bahwa ini adalah suara dari rakyat, suara dari mahasiswa, suara dari seluruh elemen masyarakat tanpa adanya provokator,” ucapnya.
“Kayanya kurang memungkinkan kalau tiba-tiba ada yang ngelempar batu, ada yang tiba-tiba jebolin pagar, itu dipastikan bukan dari kita,” tambahnya.
17+8 Tuntutan Rakyat
Berikut poin-poin 17+8 Tuntutan Rakyat dengan tenggat hari ini atau 5 September 2025:
Tugas Presiden Prabowo
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan
Tugas DPR
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. (red)
