Korannusantara.id, Jakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar aksi nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (3/9/2025). Demonstrasi ini menjadi puncak dari rangkaian aksi yang telah berlangsung sejak 25 Agustus di berbagai daerah, sebagai wujud akumulasi kekecewaan publik terhadap sikap dan kebijakan para wakil rakyat.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Kh, menegaskan bahwa gelombang aksi ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan luapan amarah rakyat yang telah lama terpendam. Ia menyebut isu gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan sebagai pemicu utama kemarahan masyarakat. Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanjakan pejabat publik.
“Kami mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas DPR RI serta berbagai fasilitas lain yang tidak relevan dengan kondisi perekonomian bangsa. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata di hadapan rakyat,” ujarnya.
Selain menyoroti soal tunjangan, KAMMI juga menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menyebut RUU ini sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai pembahasan yang terus diulur tanpa alasan jelas menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dan DPR dalam melawan praktik korupsi.
“Jika pemerintah dan DPR serius ingin memberantas korupsi, tidak ada jalan lain selain segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” tegas Arsandi.
Dalam orasinya, KAMMI juga meminta anggota DPR untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas sikap dan ucapan yang dinilai melukai hati masyarakat. Para mahasiswa mendesak pejabat publik agar mengedepankan etika, moral, dan empati, serta tidak melakukan tindakan atau ucapan yang menyinggung, termasuk perilaku berjoget yang dianggap tidak pantas di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit.
Aksi ini juga menyoroti pola pengamanan demonstrasi yang dinilai berlebihan. KAMMI menuntut adanya evaluasi menyeluruh agar aparat lebih mengedepankan pendekatan humanis dibanding represif. Mereka mengecam insiden kendaraan taktis Baracuda yang menabrak peserta aksi, dan mendesak pengusutan transparan serta proses hukum tegas terhadap pelaku, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat.
Lebih jauh, KAMMI menegaskan bahwa negara wajib menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap aksi KAMMI di seluruh daerah, dengan komitmen tetap menjaga keselamatan, ketertiban, serta menghindari perusakan fasilitas umum.
“Kami hadir untuk melawan ketidakadilan dan kebijakan yang menindas, bukan untuk membuat kerusakan,” tegas para peserta aksi.
Sebagai penutup, KAMMI menyerukan doa bersama agar bangsa Indonesia selalu diberi keselamatan, perlindungan, serta jalan keluar terbaik dari situasi sulit yang tengah dihadapi.
