Jakarta, – Kemarin, publik dihebohkan dengan kebijakan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI yang menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia dalam keterangannya Persnya 30 Agustus 2025.
Penolakan ini terjadi di tengah situasi krisis ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan yang sedang melanda negara.
Abdillah Wasahua, Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa reaksi keras masyarakat terhadap kebijakan ini menyebabkan aksi massa yang semakin meluas dan menimbulkan kekacauan.
Ia menilai bahwa peristiwa ini perlu dianalisis secara mendalam sebagai bahan acuan bagi mahasiswa sebagai agen pengontrol sosial.
“Kita perlu memiliki muatan intelektual etik dalam menjawab berbagai persoalan yang ada di bangsa ini agar arah pergerakan mahasiswa lebih terstruktur,” ujarnya.
Menurut Abdillah, pergerakan mahasiswa yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh politik praktis dan kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Ia menilai bahwa gerakan mahasiswa tidak lagi berfokus pada kajian akademis yang objektif.
“Pergerakan kita saat ini lebih cenderung pada kepentingan pribadi dan politik praktis, bukan berdasarkan kajian teoritis atau dialektika akademik,” kata Abdillah.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aktivis mahasiswa untuk kembali pada kajian akademik yang lebih mendalam agar perjuangan mereka lebih relevan dengan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. “Kita harus memiliki visi yang lebih besar dan memfokuskan perhatian pada masalah kebijakan yang sedang terjadi, bukan hanya pada kepentingan sektoral,” tegasnya.
Abdillah juga menyoroti berbagai aksi kekerasan yang terjadi, seperti pembakaran fasilitas umum dan kantor kepolisian, yang menurutnya sudah keluar dari tujuan awal protes terhadap kenaikan tunjangan DPR.
Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya fokus pada kajian yang mendalam dan lebih fokus pada masalah yang ada di DPR, alih-alih beralih ke aksi destruktif yang tidak menyelesaikan masalah inti.
“Gerakan mahasiswa harus memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk mengkaji dan mengkritisi kebijakan yang ada, serta mengarah pada solusi yang konstruktif untuk Indonesia yang lebih baik,” tambahnya.
Dengan adanya peningkatan jumlah demonstrasi di beberapa wilayah, Abdillah mengingatkan bahwa setiap gerakan memiliki misi yang berbeda, namun semua pihak, baik pemerintah, legislatif, maupun mahasiswa, harus memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan cara yang lebih rasional dan berbasis pada kajian ilmiah.
