Korannusantara.id, Jakarta – Analis Politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, mengapresiasi dan memuji karier politik Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E yang saat ini dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH). Menurut Founder Nasky Milenial Center, Koordinator juru bicara badan pemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu, dinilai publik memiliki rekam jejak prestasi, loyalitas dan dedikasi yang mumpuni pada masyarakat dan NKRI selama ini, baik dibidang akademis maupun politik.
“Oleh karena itu, Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami mendorong dan mendukung penuh mantan Ketua Majelis Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia tersebut diberi amanah dan tanggung jawab baru menjadi Menteri Haji dan Umrah di Kabinet Merah Putih di pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai The Right Man on The Right Place,” ujar Nasky dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).
Nasky, Alumni Indef school of political economy Jakarta, menjelaskan, Sosok figur Dahnil Anzar Simanjuntak dinilai berintegritas, loyalitas dan punya kapasitas jiwa kepemimpinan (leadership), knowleadge, networking yang telah terbukti dan teruji. “Berkaca dari track record dan kontribusi beliau selama ini berkarier dari bawah hingga menjabat diberbagai posisi strategis, baik di Partai Gerindra, pemerintahan, organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan,” jelas Nasky.
“Publik menyakini dan menilai, Dahnil sosok figur yang mampu membawa arah perubahan, inovasi baru dan bertransformasi di Kementerian Haji dan Umrah nanti menjadi lebih baik dan nyaman bagi jamaah haji di tahun depan. Oleh sebab itu, Pilihan yang tepat dan pantas jika Presiden RI, Prabowo memberi kepercayaan dan amanah baru tersebut kepada Dahnil Anzar,” tegas Nasky.
Selain itu, kata Nasky, Apalagi Presiden Prabowo sudah memiliki visi membentuk Kementerian Haji dan Umrah sejak tahun 2014 silam. Visi ini disebut konsisten hingga Pilpres 2019 dan 2024 lalu. Maka untuk itu, sangat tepat jika Kementerian baru ini di pimpin oleh salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo yakni Dahnil Anzar Simanjuntak.
“Dahnil adalah pilihan yang tepat, loyalitas dan sudah lama bekerja serta berjuang bersama Prabowo baik di partai maupun di pemerintahan. Pasti beliau paham betul kemana arah visi, misi dan komitmen Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah kedepan agar menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
“Dahnil Anzar Simanjuntak disebut mampu mengejewantahkan serta mengimplementasikan pemikiran dan nisi asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto, terkhususnya untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi pengelolaan haji,” tambahnya.
Kendati demikian, dia mengakui bahwa hak prerogatif presiden yang menentukan siapa layak menjadi menteri. Namun, integritas, komitmen, berkarakter dan tegas merupakan kriteria yang harus dilihat.
“Tentu saja siapapun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden RI, Prabowo. Usul publik, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jejak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri,” kata Nasky.
Rekam Jejak Dahnil Anzar Simanjuntak atau DAS
Dahnil Anzar Simanjuntak atau DAZ merupakan salah satu orang kepercayaan Presiden RI, Prabowo Subianto. Pria yang lahir di Desa Salahaji, Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini juga pernah menjadi Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandi dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Selain itu, Dahnil Anzar Simanjuntak dulunya juru bicara resmi Prabowo Subianto. Sekarang Dahnil Anzar Simanjuntak menjabat sebagai Wakil Badan Penyelenggara Haji.
Bahkan Dahnil rela meninggalkan profesi dosennya sejak bersama Prabowo dan jadi kader Gerindra.
Selanjutnya, Ketika Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak dipercaya menduduki posisi Staf Khusus Kementerian Pertahanan. Dahnil berperan dan bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi publik, sosial ekonomi, serta membangun hubungan antarlembaga.
Sementara itu, Dahnil menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Akuntansi Publik di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Kecintaannya pada kebijakan publik membawanya melanjutkan studi ke Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan fokus pada Desentralisasi Keuangan Pusat dan Daerah.
Sembari menyelesaikan program S2, Dahnil mengabdikan dirinya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Karier akademiknya terus berkembang, hingga akhirnya ia diangkat sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Akan tetapi, panggilan untuk terjun ke ranah publik semakin kuat. Pada 2014, Dahnil terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
Diketahui, Sebelumnya DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Saan Mustopa.
Mulanya pimpinan DPR RI memberi waktu kepada Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan laporan ke seluruh peserta rapat. Marwan menyampaikan sejumlah poin substansi dalam rangka memperkuat pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Setelah itu, Cucun menanyakan kepada seluruh anggota Dewan apakah revisi UU Haji tersebut dapat disetujui menjadi undang-undang. Seluruh anggota menyatakan setuju.
“Tibalah saatnya. Kami minta persetujuan fraksi-fraksi apakah rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Cucun dalam rapat.
“Setuju,” jawab peserta sidang diikuti ketukan palu Cucun.
Rapat paripurna pengesahan revisi UU Haji dan Umrah ini turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menag, Nasaruddin Umar hingga Menkum, Supratman Andi Agtas. Menkum Supratman menyampaikan pandangan akhir pemerintah dalam rapat. (red)
