Korannusantara.id, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengaku akan mengkritisi apabila kebijakan maupun program Pemerintahan Prabowo tak berpihak kepada masyarakat.
“Kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak,” ucap Puan maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Hal itu disampaikan bukan tanpa sebab. Pasalnya, Ketua DPR RI itu mengaku, dalam sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi.
“Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya,” ucap Puan.
PDIP lanjutnya, memilih sebagai partai penyeimbang Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan semua kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat.
“Jadi, artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Puan menegaskan, PDIP berharap seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak. Sebaliknya, jika ada program yang tidak pro kepentingan rakyat, maka PDIP akan tetap mengkritisi itu.
“Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDIP yang masuk dalam kabinet,” ungkapnya.
Menurutnya, sikap ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa PDIP tidak serta-merta mengutamakan kepentingan kekuasaan, melainkan lebih menekankan pada pengawalan terhadap jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.
(red)
