Korannusantara.id, Wamena – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.
Program strategis ini merupakan tindak lanjut perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, usai Presiden menerima audiensi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beberapa waktu lalu.
Sebanyak 2.000 rumah akan diperuntukkan bagi masyarakat, sedangkan 200 unit lainnya dialokasikan khusus untuk para ketua adat atau tokoh masyarakat. Menurut Mendagri, kebijakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kohesi sosial, dan membangun rasa memiliki di tengah masyarakat Papua Pegunungan.
Guna memastikan program ini berjalan sesuai arahan Presiden, Mendagri memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (12/8/2025). Rakor tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Pegunungan, bupati, perwakilan TNI-Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Hari ini kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat, dan 200 untuk ketua adat atau tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin Rakor.
Mendagri menjelaskan, Kementerian PKP telah menuntaskan sejumlah tahapan persiapan, mulai dari rapat teknis hingga survei lapangan di seluruh kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Kemendagri telah menegaskan komitmennya melalui koordinasi yang dipimpin langsung Wamendagri Ribka Haluk, yang juga berasal dari daerah tersebut.
Dalam Rakor yang berlangsung selama empat jam, sejumlah isu strategis dibahas, meliputi percepatan pembangunan, penentuan tipe rumah, jaminan keamanan, kepastian lahan, hingga kepatuhan administrasi terhadap regulasi. Aspirasi dari para bupati, Ketua DPRP, dan peserta rapat lainnya akan dituangkan dalam berita acara untuk dilaporkan langsung kepada Presiden RI.
Mendagri menegaskan dua pesan utama agar pembangunan berjalan lancar: menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai modal dasar, serta memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan efektif dan tepat sasaran.
“Dengan anggaran seminimal mungkin, kita harus mendapatkan hasil maksimal demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Program ini diharapkan menjadi tonggak baru pembangunan infrastruktur perumahan di Papua Pegunungan, sekaligus simbol kehadiran negara dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah tertinggal.
Puspen Mendagri
