Mahasiswa & Pemuda Batam Kutuk Keras Peredaran Rokok Ilegal

korannusantara.id – Batam, Sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda di Kota Batam menggelar diskusi publik terkait maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (12/8/2025) di kawasan Batam Center itu menjadi ajang menyuarakan keprihatinan sekaligus kecaman terhadap lemahnya penindakan aparat.

Acara ini diinisiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Kota Batam yang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi, para peserta diskusi menilai Batam masih dibayangi berbagai persoalan serius, seperti maraknya dugaan praktik di tempat hiburan malam, perjudian, serta peredaran produk ilegal, khususnya rokok tanpa cukai.

Beberapa organisasi yang hadir antara lain SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) yang diwakili Ketua Umum Murset Pahmi, IKAMI SULSEL (Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia) melalui Ketua Zulkarnain, GGMI (Gerakan Generasi Milenial Indonesia) diwakili Firman Ardiansyah, IKATI (Ikatan Keluarga Teknik Indonesia) diwakili Joko Purnomo, serta IYE (Indonesia Youth Epicentrum) yang diwakili Ahmad Mulyadi.

“Diskusi ini kami adakan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Kota Batam yang kami cintai,” ujar Murset Pahmi dalam sambutannya.

Mereka menyoroti merek-merek rokok ilegal yang masih beredar bebas seperti HD, OFFO, HMIND, HMILD, Manchester, Luffman, Maxxis, Rave, Rexo, dan Ray. Menurut mereka, kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan karena menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap bulan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pelanggaran terkait rokok ilegal mencakup pembuatan, penjualan, peredaran, hingga kepemilikan produk tanpa pita cukai, dengan ancaman sanksi tegas bagi pelaku.

Aliansi mahasiswa dan pemuda ini juga mengecam oknum pejabat serta pengusaha yang dinilai abai dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Mereka bahkan menduga adanya pembiaran dari pihak pemerintah, termasuk Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau dan khususnya Kepala Bea Cukai Kota Batam.

“Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara dan merugikan banyak pihak,” tegas mereka dalam pernyataan bersama.

( Valdi)