Korannusantara.id – Bekasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Asep Gunawan (Asgun), menuai kritik tajam setelah menyatakan bahwa tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100 persen disebabkan oleh program efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pernyataan Asgun yang dimuat di salah satu media online memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk dari tokoh masyarakat Rumi Chase. Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk pembangkangan birokrasi dan kegagalan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
“Kepala Bapenda ASGUN jangan asal bunyi (asbun) dengan menyalahkan program efisiensi Presiden. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak ada hubungannya langsung dengan potensi pajak dari hotel, restoran, hiburan, dan reklame di Kota Bekasi,” ujar Rumi, Rabu (6/8/2025).
PAD Bekasi Tidak Terkait Efisiensi Anggaran Nasional
Menurut Rumi, penurunan PAD tidak bisa dibenarkan jika dikaitkan dengan program efisiensi pemerintah pusat. Ia menilai, tingginya kunjungan wisatawan domestik ke Bekasi setiap akhir pekan menunjukkan bahwa potensi pajak daerah masih besar, dan bukan disebabkan oleh kebijakan pusat.
“Tidak ada korelasi antara efisiensi nasional dan turunnya PAD lokal. Ini bentuk lepas tanggung jawab yang bisa memecah kepercayaan publik,” tegasnya.
Bikin Bingung Publik, Lempar Tanggung Jawab ke Presiden
Pernyataan Asgun dikhawatirkan dapat memicu kesalahpahaman publik yang justru menyalahkan pemerintahan pusat atas kegagalan pemerintah daerah. Hal ini berpotensi menciptakan konflik narasi dan opini publik, baik di level lokal maupun nasional.
“Komentar Asgun justru menabur keraguan pada efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo. Ini bisa dilihat sebagai sabotase narasi awal pemerintahan yang sedang membangun semangat kepemimpinan dan ekonomi kuat,” lanjut Rumi.
Pukulan Politik Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
Lebih lanjut, Rumi juga menyoroti posisi politik Wali Kota Bekasi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurutnya, pernyataan Kepala Bapenda bisa dimanfaatkan oleh oposisi nasional untuk menyerang program pemerintah pusat.
“Ini memberi peluru bagi kelompok yang kontra Prabowo. Mereka bisa bilang, ‘Tuh kan, daerah aja anggap program pusat nggak efektif’. Ini berbahaya untuk citra pemerintahan,” tambahnya.
Gagal Pimpin dan Ganggu Sinergi dengan DPRD
Alih-alih menyemangati jajarannya untuk meningkatkan kinerja, pernyataan Asgun justru dinilai menjatuhkan moral internal dan menciptakan konflik dengan lembaga lain seperti DPRD serta Forkopimda.
“Ini bisa dianggap sebagai kegagalan dalam memimpin institusi. Kepala Bapenda seharusnya memperkuat sinergi, bukan menciptakan jarak dengan program nasional yang justru telah didukung melalui RPJMD dan RKPD,” tutup Rumi.
( Ads )
