Korannusantara.id – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap peran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk dan mendorong produktivitas masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Menurut Mendagri, persoalan demografi merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, terlebih karena berkaitan langsung dengan daya saing bangsa di masa depan. Ia menyoroti pengalaman sejumlah negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang menghadapi tantangan serius akibat menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan.
“Di negara-negara maju, banyak masyarakat yang lebih memilih tinggal di kota dan menunda atau bahkan tidak berkeluarga. Akibatnya, angka kelahiran menurun drastis. Untuk mengatasi ini, pemerintah di sana mulai memberikan berbagai insentif untuk meningkatkan angka kelahiran dan mendorong penduduk kembali ke desa,” jelas Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah strategis dalam mengatasi tantangan urbanisasi melalui penguatan ekonomi desa, salah satunya dengan kebijakan Dana Desa. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi di perdesaan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kehidupan perkotaan.
“Kita ingin menekan laju urbanisasi dengan memperkuat pembangunan dan kemandirian desa. Ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menyeimbangkan distribusi penduduk,” tegasnya.
Mendagri juga menegaskan pentingnya membangun komunikasi aktif antara Kemendukbangga/BKKBN dengan pemerintah daerah. Tujuannya agar isu demografi menjadi bagian dari prioritas pembangunan di tingkat daerah. Menurutnya, peningkatan pemahaman kepala daerah mengenai pentingnya pengendalian penduduk akan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menangani isu-isu demografi secara menyeluruh.
“Kalau kita ingin menjadikan isu ini sebagai prioritas daerah, maka kita harus membangun awareness. Kita perlu duduk bersama dan menyamakan persepsi mengenai urgensi masalah demografi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dukungan kepala daerah sangat penting, termasuk dalam hal penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap tenaga kerja Kemendukbangga/BKKBN yang ditempatkan di daerah-daerah.
“Kepala daerah yang sadar akan pentingnya isu demografi pasti akan mendukung penuh tugas-tugas BKKBN di lapangan,” tutup Mendagri.
Puspen Kemendagri
