Korannusantara.id, Jakarta – Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap kasus beras premium palsu yang berpotensi merugikan konsumen hingga Rp.99,35 triliun per tahun.
“Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan, kasus ini terbongkar setelah Menteri Pertanian melakukan pengecekan di lapangan dan menemukan banyak sampel beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Satgas Pangan Polri menemukan 212 merk beras yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu,” katanya kepada awak media, Kamis (24/7/2025).
Merespon hal tersebut, Analis Politik dan Pemerhati Sosial, Nasky Putra Tandjung, apresiasi dan dukung penuh atas langkah cepat, tegas, dan terukur yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia melalui satuan petugas (Satgas) Pangan Polri dalam mengungkap serta membongkar praktik kecurangan beras oplosan bermerek yang tidak sesuai dengan standar mutu yang merugikan masyarakat luas.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami apresiasi ketegasan dan komitmen Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya dalam membongkar dan usut tuntas praktik kecurangan beras oplosan bermerek yang tidak sesuai dengan standar mutu. Tentu, kehadiran Polri akan memberi efek jera bagi mafia pangan yang merugikan masyarakat dan negara,” ujar Nasky dalam keterangannya, pada Sabtu (26/7/2025).
“Ini adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kalau merujuk rilis resmi Satgas Pangan Polri, kerugian konsumen akibat pengoplosan beras premium mencapai Rp.99.35 triliun per tahun. Artinya, ini bukan lagi pelanggaran kecil, tetapi kejahatan ekonomi skala besar,” tandasnya.
Nasky menyoroti pernyataan Kapolri yang menekankan pentingnya kehadiran anggota Polri di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya dalam menanggulangi isu-isu kruskal yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Polri di lapangan akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
“Instruksi Kapolri, Jenderal Sigit agar anggota Polri semakin banyak hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah langkah yang tepat. Kehadiran Polri di wilayah-wilayah rawan, seperti wilayah pangan, ekonomi dan tempat-tempat yang sering terjadi aksi modus praktik kejahatan, sangat dibutuhkan,” kata Nasky.
Oleh karena nya, Founder Nasky Milenial Center menilai, Langkah tegas Satgas Pangan Polri tidak hanya sekadar menanggapi keluhan masyarakat, tetapi juga mengirimkan pesan penting bahwa semua pelanggaran hukum akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara berkeadilan dan profesional.
“Lebih lanjut, Alumni Indef of school political economy Jakarta ini berpandangan, Temuan ini menegaskan bahwa modus praktik mafia pangan bukanlah sekadar isapan jempol, melainkan ancaman serius yang merugikan nasib petani, masyarakat dan negara,” sambungnya.
“Langkah ini membuktikan kehadiran Polri dalam membela petani dan rakyat dari jaringan kartel pangan yang telah lama merusak sistem distribusi pangan nasional. Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak pandang bulu dalam menindak kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir berpihak dan melindungi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Nasky juga menyoroti bahaya beras oplosan bagi kesehatan, mengingat beras adalah makanan pokok sehari-hari mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya.
“Kalau beras yang masyarakat konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas. Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Sebagai bagian dari elemen Pemuda Indonesia, Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta Satgas Pangan Polri dan jajarannya.
“Ini adalah langkah konkret dan berani di tengah kuatnya kekuatan kartel pangan di negeri ini. Polri menunjukkan keberpihakan kepada petani dan konsumen kecil, hadir sebagai polisi rakyat. Langkah tegas dan komitmen Polri yang harus kita dukung bersama,” ungkapnya.
“Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden RI, Prabowo untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan merupakan sabotase ekonomi Indonesia dan menikam masyarakat. Perintah tersebut telah ditindaklanjuti secara konkret oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran, melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap mafia pangan,” pungkasnya.
“Sementara itu, Nasky menyebut, pengungkapan skandal beras oplosan ini bukan hanya keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem distribusi pangan Indonesia,” harapnya.
Kedepan, kami juga berharap agar sinergi kolaborasi dapat terus terjalin dalam wujud komitmen pemerintah, Polri dan TNI dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian dan wujud kehadiran negara di tengah kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Lebih dalam lagi, Nasky menegaskan, bahwa perjuangan membangun kedaulatan pangan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah dan Polri. Seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, petani, buruh, dan masyarakat sipil. Harus terlibat aktif dalam gerakan dan kerja-kerja mulia ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Satgas Pangan Polri sudah bergerak mengusut kasus beras oplosan yang merugikan negara hampir Rp.100 triliun per tahun.
Jenderal Sigit menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak kasus beras langsung dilaksanakan,” kata Kapolri kepada wartawan di Auditorium Mutiara, PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025). (red)
