Korannusantara.id – Tapanuli Selatan Simpang siur besaran dan kemana perginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 pada pemerintahan Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Gemar Sitanggang selaku Ketua BPD memberi keterangan kepada awak media pada Jum’at 25/7/2025 sekira pukul 11.15 Wib di kediamannya Desa Aek Natas.
Saat memberi keterangan kepada awak media, Gemar Sitanggang di dampingi beberapa perangkat desa yaitu : Tokoh Masyarakat Sahala Harahap, Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan Muhammad Solikin, Kaur Umum/Perencanaan Roy Marbun dan Kaur Keuangan/Bendahara Dora Marbun.
Dalam Keterangannya, Gemar Sitanggang mengungkapkan bahwa Silpa Desa Aek Natas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.264.622, dengan rincian sebagai berikut :
– Silpa Bunga Bank 2024 Rp. 596.088
– Silpa Dana Desa 2024 Rp. 5.501.500
– Silpa Alokasi Dana Desa Rp. 167.801
– Silpa Dll Rp. 19.233
Selanjutnya, Roy Marbun selaku Kaur Umum Dan Perencanaan membeberkan Silpa 2024 dianggarkan kembali pada Tahun 2025 sebagai berikut :
– Silpa dari Dana Desa 2024 dianggarkan untuk kegiatan Maulid Nabi tahun 2025 dan saat ini dana tersebut masih di rekening kas Desa.
– Silpa dari Alokasi Dana Desa 2024 dianggarkan di Tahun 2025 untuk perawatan aset Desa, dana tersebut sudah direalisasikan untuk perawatan printer.
– Silpa Dll + Bunga Bank 2024 dianggarkan tahun 2025 untuk operasional rekening desa berupa biaya admin Bank dan Pajak Tabungan, sisanya dipergunakan untuk membeli alat kebersihan kebun Toga berupa parang dan garpu tangan.
Menutup pertemuan, Tokoh masyarakat Sahala Harahap menyampaikan apresiasinya kepada media yang ikut serta mengawasi pengelolaan Dana Desa, dan Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumbernya.
“Apapun informasi yang didapat, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Lebih baik konfirmasi langsung ke kantor desa. Untuk media, kami ucapkan terima kasih atas perhatian terhadap pengelolaan dana desa Aek Natas,” ujar Sahala Harahap.
Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami terkait keuangan desa atau program pembangunan, dan jangan sekali-kali memberi informasi yang belum utuh atau informasi yang belum lengkap.
(Ronald Harahap)
