Korannusantara.id, Sergei – Masyarakat yang tergabung dalam kelompok 80 (Plasma) Tambak Inti Rakyat (TIR), Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, menyampaikan aspirasi lewat aksi unjukrasa di lahan Eks HGU PT. Deli Minatirta Karya (DMK) di Desa Bagan Kuala,Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut), Kamis (24/7/2025).
Dalam aksi tersebut, Koordinator Aksi Arifin, S.Pd menyampaikan, lahan kelompok 80 seluas 320 hektar hingga kini belum juga dikembalikan dan sudah puluhan tahun dipergunakan oleh PT DMK dan tidak pernah diberikan kompensasinya.
“Lahan yang awalnya ingin dijadikan Tambak Udang tiba-tiba sudah menjadi Kebun Kelapa Sawit tanpa ada pemberitahuan kepada petani plasma kelompok 80. Ia berharap lahan tersebut dapat dikembalikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penyelesaian Lahan Kelompok 80 Kecamatan Tanjung Beringin, Zuhari, dihadapan Polres Sergai yang ikut mengawal jalannya aksi dan perwakilan dari PT DMK, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejatisu agar melakukan pemeriksaan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan perubahan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) yang awalnya diperuntukan untuk Tambak Udang namun dalam perjalanan berubah menjadi Kebun Kelapa Sawit seluas 499,2 Ha.
“Selain itu, Kejatisu diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap perubahan kawasan hutan menjadi kebun Kelapa Sawit oleh PT DMK dengan luas lebih kurang 100 hektar. Terkait soal kawasan hutan, sebut Zuhari, ia juga mempertanyakan langsung ke Asisten yang juga humas PT. DMK Rizal Pakpahan saat aksi dan dibenarkan oleh Pakpahan,” jelasnya.
Selanjutnya, Ia sebagai mewakili semua ketua kelompok, ahli waris dan anggota meminta Presiden RI Prabowo untuk menutup PT DMK.
“Ia sangat menyayangkan Pemerintah dan APH terkesan menutup mata dan lemah dihadapan PT DMK yang jelas menjalankan usaha perkebunan tidak benar, dikuatkan dugaan tidak miliki IUP dan perubahan HGU,” tegasnya.
“Aneh juga, Sertifikat HGU PT DMK Nomor 1 tahun 1992 dengan luas lahan 499,2 Ha, sudah sejak tanggal 31 Desember 2017 sudah tidak berlaku lagi,” sambungnya.
Kemudian, Ia mengungkapkan, bahwa menurut informasi perubahan Tambak Udang menjadi Kebun Kelapa Sawit sejak tahun 2003 hingga sekarang tahun 2025.
Karena itu, Ia meminta Kejatisu untuk melakukan pemeriksaan terkait berbagai jenis pajak, dari PBB, PPh dan PPN maupun retribusi dan kewajiban lainnya kepada negara.
Masih dalam aksi unjukrasa damai, dihadapan lebih kurang 45 orang peserta aksi, Ia menegaskan bahwa dalam Keputusan Kepala BPN Nomor 2/HGU/BPN/1992 pemberian HGU atas nama PT Deli Minatirta Tirta Karya di Desa Bagan Kuala Kabupaten Deli Serdang dalam rangka proyek Tambak Inti Rakyat (TIR) bukan Perkebunan Kelapa Sawit.
Lahan HGU tersebut ternyata belum berakhir masa berlakunya sudah digarap oleh oknum-oknum bahkan telah terjadi jual beli di dalam lahan HGU PT DMK tersebut.
“Nah, untuk itu dia meminta Kejatisu panggil dan pemeriksa semua penggarap. Panggil dan periksa pejabat atau pihak terkait dalam penerbitan izin yang dinilai melanggar hukum,” imbuhnya.
Sedangkan perwakilan PT DMK, Rizal Pakpahan menyampaikan bahwa aspirasi kelompok 80 akan disampaikan ke pimpinan dan diundang untuk diskusi mencari solusi,” ungkapnya.
Turut hadir Kasat Intelkam Polres Sergai AKP. Siswoyo, Kapolsek Tanjung Beringin AKP Pamilu Hutagaol, Kades Bagan Kuala Safril. (red)
