Korannusantara.id – Pekanbaru, 22 Juli 2025, Yayasan Jaga Riau menyoroti dugaan penambahan kuota siswa baru secara sepihak di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Provinsi Riau pada tahun ajaran 2025.
Penambahan di luar kuota Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 ini diduga terjadi di sekolah-sekolah favorit, memicu kecurigaan adanya praktik tidak transparan dan potensi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Yayasan Jaga Riau, yang dikenal sebagai yayasan yang aktif mengawasi kebijakan pendidikan di Riau, mengungkap temuan adanya dugaan penerimaan siswa melalui “jalur belakang” di beberapa SMA Negeri, termasuk SMA Negeri 4 Pekanbaru.
Untuk menekan otoritas terkait, yayasan ini berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan juga ke kantor Ombudsman provinsi Riau guna menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Yayasan Jaga Riau mengecam kurangnya transparansi dalam proses ini. Menurut mereka, kebijakan penerimaan siswa pasca-SPMB tanpa aturan jelas membuka celah bagi praktik “jalur belakang”. “Kami menemukan indikasi diduga oknum di SMA Negeri 4 Pekanbaru menerima siswa di luar prosedur resmi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas ketua umum Yayasan Jaga Riau bung ALAN PANE.
Yayasan Jaga Riau menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor (ombusman) bertujuan menuntut Dinas Pendidikan Riau untuk membuka data sisa kuota, mengungkap pihak yang berhak atas kursi tambahan, dan menjelaskan mekanisme penerimaan siswa pasca-SPMB. Mereka juga mendesak penyelidikan terhadap dugaan KKN dalam proses ini, khususnya di SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 5 Pekanbaru, serta sekolah lain yang diduga melakukan hal serupa.
“Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan. Pendidikan harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Alan Pane selaku Ketua Yayasan Jaga Riau. Mereka memprediksi jumlah siswa tambahan akan terus bertambah hingga batas akhir pemutakhiran Dapodik 2025 jika tidak ada tindakan tegas.
Sesuai statement presiden Prabowo bahwa sektor pendidikan mendapatkan porsi alokasi APBN terbesar dan tertinggi dari negara, itulah bukti berhasil atau tidak nya suatu bangsa itu semua tercermin dari lembaga pendidikan dari negara itu sendiri.
Terus apa kabar nya realisasi SPMB saat ini di Riau…????? Apakah sudah mencerminkan sesuai dari keinginan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mengapa harus melakukan praktek – praktek kotor semacam ini.
Kami minta agar negara hadir dalam permasalahan SPMB yang carut marut di provinsi saat ini.
( VV )
