Korannusantara.id – PEKANBARU, Dugaan praktik mark-up dalam proyek Detail Engineering Design (DED) Tower Riau senilai Rp8,4 miliar menuai sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Riau-Kepri.(20/7)
Ketua Bidang PTKP, Muhammad Aidil, menilai proyek tersebut sebagai bentuk pemborosan yang mencolok di tengah defisit besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024 yang menembus Rp1,76 triliun.
“Di tengah defisit yang menyesakkan, pemerintah justru menghamburkan anggaran untuk proyek yang urgensinya meragukan. Rp8,4 miliar hanya untuk DED Tower? Ini irasional dan menyakitkan bagi rakyat,” ujar Aidil tegas, Jumat (19/7/2025).
Aidil juga menyoroti proyek lain yang tak kalah janggal, yakni DED Jembatan Pakning–Bengkalis dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp22 miliar, namun hingga kini tak menunjukkan tanda-tanda realisasi di lapangan.
“Jembatan itu hanya hidup di atas kertas. Faktanya, tidak ada progres nyata. Lalu ke mana Rp22 miliar itu menguap?” sindir Aidil.
Menurutnya, dua proyek tersebut bukan sekadar insiden terpisah, melainkan mencerminkan pola penganggaran yang sistematis dan bermasalah.
“Ini bukan satu-dua proyek. Kita melihat ada skema anggaran sistematis untuk proyek-proyek semu. Maka dari itu, HMI mendorong segera dibentuk Pansus Defisit guna membongkar kemana aliran uang rakyat itu disalurkan,” tambahnya.
Aidil juga menuntut agar penegak hukum tak hanya berhenti pada penyelidikan Tower Riau, tapi memperluas penyidikan terhadap proyek DED Jembatan Pakning–Bengkalis. Ia secara khusus menyinggung peran SF Hariyanto, tokoh yang disebut pernah mengklaim bertanggung jawab atas pengelolaan APBD Riau.
“Kita menduga praktik mark-up juga terjadi dalam proyek jembatan. Kepolisian jangan tebang pilih. SF Hariyanto pun harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai uang rakyat terus jadi bancakan elite,” tegasnya.
HMI menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan siap turun ke jalan jika penyidikan mandek atau terkesan dilokalisir. Rakyat, kata Aidil, berhak tahu seberapa besar anggaran “proyek kertas” yang diam-diam menggerogoti keuangan daerah.
(VV)
