Korannusantara.id – Medan, Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terus menguat.
Kali ini, tekanan datang dari Gerakan Berantas Korupsi (Gerbrak), yang menilai KPK belum menunjukkan keberanian dalam mengusut dugaan keterlibatan Bobby dalam kasus suap tambang nikel di Maluku Utara yang menyeret nama “Blok Medan”.
Koordinator Gerbrak, Saharuddin, menyatakan pihaknya akan menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK hingga lembaga antirasuah tersebut mengumumkan jadwal pemeriksaan resmi terhadap Bobby.
“Pemeriksaan Bobby adalah bentuk pembuktian independensi KPK dan penegakan hukum yang adil. Gerbrak akan terus aksi di KPK sampai proses ini benar-benar berjalan,” tegas Saharuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7).
Menurutnya, pemeriksaan ini bukan hanya penting bagi publik, tapi juga untuk Bobby sendiri agar mendapat kesempatan menjawab secara hukum terkait dugaan keterlibatan dalam skandal Dinas PUPR Sumut.
“Pemimpin yang bersih pasti berani. Kalau memang tak terlibat, hadapi pemeriksaan. Jangan risih. Kalau lantai kotor, bersihkan dengan sapu bersih—bukan sapu yang kotor,” ujarnya.
KPK sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan terkait korupsi di Dinas PUPR Sumut. Salah satunya adalah Topan Ginting, Kadis PUPR nonaktif yang dikenal sebagai orang kepercayaan Bobby sejak menjabat Wali Kota Medan. Namun hingga kini, Bobby Nasution belum diperiksa ataupun ditetapkan sebagai tersangka.
KPK berdalih proses penyidikan masih berkembang, termasuk penelusuran aliran dana dan aset hasil korupsi. Namun belum ada kepastian jadwal pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Pemprov Sumut itu.
Saharuddin juga menyoroti posisi Bobby yang berasal dari kalangan elite, sebagai menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan anak dari almarhum Erwin Nasution, mantan Dirut PTPN IV. Ia mengingatkan agar KPK tak ragu bertindak, meski yang diperiksa berasal dari lingkaran kekuasaan.
“Publik membutuhkan kepastian hukum, bukan keraguan yang terus-menerus. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap KPK tergerus,” pungkasnya.
