Jakarta, 7 Juli 2025- Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan apresiasi atas langkah konkret Kementerian Pertanian mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina.
Bantuan kemanusiaan tersebut dinilai sebagai simbol kuat kehadiran Indonesia dalam panggung diplomasi global, tak lagi sebatas retorika, tetapi menjelma dalam aksi nyata: memenuhi kebutuhan dasar umat manusia—pangan.
Namun di balik apresiasi itu, PP KAMMI menyisipkan catatan tajam: diplomasi pangan tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia harus tumbuh dari akar kedaulatan pangan nasional, lalu menjalar menjadi strategi geopolitik yang berakar pada keadilan global.
“Kami memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan ini. Tapi bantuan pangan tidak boleh dilihat sebagai simpati semata. Ia adalah strategi. Jika kita bisa membantu bangsa lain, itu berarti kita benar-benar berdaulat,” kata Aulia Furqon, Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi PP KAMMI, dalam keterangan tertulisnya.
Furqon menegaskan bahwa krisis pangan di Palestina bukan akibat bencana alam atau kelangkaan semata. Hal ini adalah hasil dari penindasan struktural yang berlangsung bertahun-tahun.
Akses terhadap tanah, air, dan infrastruktur pertanian dikebiri oleh sistem kolonialisme modern yang masih bercokol.
“Memberi makan hari ini adalah bentuk solidaritas. Tapi membantu mereka bisa menanam untuk esok adalah bentuk perlawanan. Dan itu adalah wajah sejati diplomasi pangan,” ujar Furqon.
Dalam konteks itu, PP KAMMI mendorong pemerintah untuk menginisiasi kerja sama jangka panjang dalam penguatan sektor pertanian Palestina.
Bantuan pangan, menurut organisasi mahasiswa ini, perlu dipadukan dengan transfer teknologi, riset pertanian, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanian.
Namun, semangat global tak boleh menihilkan tanggung jawab dalam negeri.
PP KAMMI meminta Kementerian Pertanian bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa pengelolaan cadangan pangan nasional tetap dijalankan secara transparan dan akuntabel. Bantuan luar negeri tidak boleh menjadi beban bagi ketahanan pangan domestik.
“Kita butuh keseimbangan antara komitmen kemanusiaan dan keberlanjutan nasional. Jangan sampai diplomasi pangan justru membuat rakyat sendiri rawan pangan,” kata Furqon.
Lebih jauh, PP KAMMI menyerukan pembentukan poros diplomasi pangan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia tak cukup hanya menjadi negara agraris. Ia harus naik kelas sebagai negara agrikultural yang berpengaruh secara global—dalam produksi, inovasi, dan distribusi keadilan pangan.
“Diplomasi pangan adalah alat, dan kedaulatan adalah pijakannya,” ujar Furqon menutup pernyataannya.
Sebagai organisasi kepemudaan, PP KAMMI menyatakan siap terlibat dalam inisiatif kemanusiaan berbasis pertanian, baik melalui edukasi publik, advokasi kebijakan, maupun kolaborasi lintas negara dan lembaga.
