Korannusantara.id, Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto akan menghadiri rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-7 Juli 2025.
Dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Prabowo bersama sejumlah pemimpin BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global, seperti konflik yang berkepanjangan di berbagai kawasan, reformasi tata kelola global dan penguatan multilateralisme.
“Selain itu, para pemimpin BRICS juga akan mengangkat berbagai permasalahan dan peluang kerja sama ekonomi dan keuangan, serta isu-isu lainnya seperti tata kelola Artificial Intelligence (AI), lingkungan dan aksi iklim, serta kesehatan global,” dikutip dari keterangan pers Kemlu, Minggu (6/7/2025).
Hadir pertama kali dalam kegiatan BRICS, Prabowo diagendakan menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai “bridge-builder” atau pembangun jembatan dalam berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Terlebih, Indonesia juga aktif dalam Global South sekaligus anggota G20.
“Indonesia akan memanfaatkan forum BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kerja sama global yang lebih adil dan inklusif, serta memajukan kepentingan nasional dalam berbagai bidang ekonomi, keuangan, pendidikan dan teknologi,” kata Kemlu.
KTT BRICS di Brasil yang bertemakan Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance, dan akan dihadiri lebih dari 30 Pemimpin Anggota BRICS, Negara Mitra, Undangan Khusus, serta Ketua Organisasi Internasional.
Indonesia berharap KTT BRICS di Brasil menghasilkan Leaders’ Declaration yang mencerminkan posisi dan komitmen bersama BRICS terkait isu-isu politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta keberlanjutan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam kerangka BRICS.
Diketahui, Pada 1 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS forum kerja sama internasional yang dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, dan China pada 2009. Afrika Selatan bergabung pada 2010, disusul oleh Ethiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi pada 2024. (red)
