Korannusantara.id – Jakarta, Pemerintah daerah se-Sumatera Utara, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri PKP Maruar Siarait, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para bupati dan wali kota se-Sumut.
Mewakili Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rully Andriady, ST, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.
“Ini adalah langkah bagus dari pemerintah pusat dalam memberikan perhatian kepada MBR sehingga bisa memiliki rumah yang layak dengan harga terjangkau,” ujar Rully.
Ia menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara akan menerima alokasi sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi.
Pembagian jatah ke masing-masing kabupaten/kota akan ditentukan dalam rapat koordinasi lanjutan.
Rully menambahkan bahwa pembiayaan program ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menawarkan kemudahan berupa suku bunga rendah, uang muka ringan, dan jangka waktu pembiayaan yang panjang.
“Program ini tentunya sangat bermanfaat, tidak hanya bagi MBR tapi juga bagi ASN yang selama ini belum memiliki rumah. Kami di Madina siap menyambut dan akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas teknis pelaksanaan di daerah,” tambahnya.
Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, khususnya untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berharap setiap warga, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, bisa memiliki tempat tinggal yang layak dan mandiri.
(Ronald Harahap)
