Korannusantara.id, Jakarta – Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, apresiasi dan puji kebijakan solutif, visioner dan pro-rakyat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tentang program hilirisasi.
Nasky menilai, arah kebijakan yang sangat solutif, visioner dan pro-rakyat kecil dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang terus berupaya memberdayakan dan mensinergikan lintas pihak agar masyarakat daerah mendapatkan manfaat nyata dari program hilirisasi dan tambang patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak elemen bangsa.
“Ini kerja nyata dan membuktikan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat didaerah. Bukan hanya slogan, tapi sebagai perwujudan dari implementasi UUD 1945 Pasal 33,” kata Nasky dalam keterangannya, pada Jumat (27/6/2025).
Oleh karena nya, Founder Nasky Milenial Center ini mendukung penuh arah kebijakan hilirisasi Menteri ESDM. Dia menilai kebijakan ini sejalan dengan asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto yamg bersemangat ingin mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya, Nasky menuturkan, Arah kebijakan Menteri ESDM sudah tepat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila.
“Oleh sebab itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil civil society, Kami siap berpartisipasi, mengawal, dan sukseskan program hilirisasi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan dibidang ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Nasky mengatakan, Berdasarkan data saat ini ada 57 juta lebih UMKM di Indonesia yang menyumbang 61,8% terhadap PDB dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional.
“Maka karena itu, kedepan program hilirisasi diyakini akan mampu menggerakkan sektor ekonomi lokal, UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Aumni Indef school of political economy Jakarta berpandangan, upaya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong dan melibatkan daerah dalam program hilirisasi bisa menunjang perputaran ekonomi di daerah dan nasional. Seyogianya kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Ini bukan sekadar program fisik, tapi bisa menjadi strategi alternatif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi perekonomian yang signifikan pada subsektor pertambangan dan hilirisasi.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong adanya kolaborasi yang baik antara investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pengusaha dan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta, Selasa (24/6/2025). (red)
