Jakarta – Puluhan massa dari Koalisi Warga Lawan Korupsi (KAWAL) menggeruduk Mabes Polri dan Kantor Pusat Bank DKI, Rabu (25/6). Mereka mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp 295 miliar yang dikucurkan Bank DKI kepada PT Rass Mandiri Utama (RMU).
Aksi dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Massa berorasi dan menuntut dialog langsung dengan jajaran Direksi Bank DKI. Namun, pimpinan Bank DKI tak satu pun muncul di hadapan massa.
“Kami ingin berdialog, tapi para pimpinan justru sembunyi. Ini bukan sekadar pengabaian, tapi bentuk perlawanan diam terhadap hak publik,” kata Koordinator Aksi, Joshua Florisan.
Joshua menyebut sikap itu makin menguatkan dugaan adanya masalah serius dalam internal Bank DKI, terutama soal tata kelola dan transparansi kredit.
Dalam aksinya, KAWAL juga menyoroti nama Rasli Syarir, Direktur PT RMU, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi dan penggelapan dana tersebut. Rasli saat ini tengah dilaporkan ke Bareskrim Polri.
“Rasli adalah aktor kunci. Kami minta penyidik segera menetapkannya sebagai tersangka,” tegas Joshua.
KAWAL melayangkan empat tuntutan utama:
1.Penetapan tersangka dari PT RMU dan internal Bank DKI.
2.Pelimpahan kasus ke Kejati DKI Jakarta dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan TPPU.
3.Audit total oleh OJK atas seluruh proses KMK Bank DKI.
4.Pemeriksaan terhadap Direksi Bank DKI periode 2022–2024.
Surat aksi telah dikirim ke Polda Metro Jaya sejak 17 Juni 2025, dengan tembusan ke Bareskrim, OJK, Kejati DKI Jakarta, hingga Komisi III, VI, dan XI DPR RI.
Menurut KAWAL, hingga aksi digelar, tak satu pun Direksi Bank DKI bersedia menemui massa. Pihak keamanan Bank DKI hanya mengarahkan komunikasi ke staf bernama Oji dari tim Orsec.
Iya mengaku pimpinan tak ada di tempat, namun menyatakan bersedia memfasilitasi pertemuan lanjutan pada Selasa, 1 Juli 2025.
“Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi kehadiran dari Direksi,” ucap Joshua.
KAWAL mengungkap bahwa kredit Rp 295 miliar diberikan ke PT RMU dengan jaminan yang dianggap tak layak: kendaraan pribadi dan invoice proyek yang tidak tervalidasi. Ironisnya, PT RMU bahkan sudah masuk Daftar Hitam Nasional (DHN) sebelum pencairan dilakukan.
“Ini bukan sekadar keteledoran. Ini kegagalan sistemik dalam pengawasan dan manajemen risiko,” tegas Joshua.
Turut hadir dalam aksi, Engky Namang—mahasiswa dan aktivis advokasi publik—menilai Bank DKI tak hanya bermasalah secara teknis, tapi juga secara moral.
“Ketika pimpinan lembaga publik menolak menemui rakyatnya, artinya ada yang mereka sembunyikan. Ini krisis etik,” kata Engky.
Menurutnya, sebagai BUMD milik warga Jakarta, Bank DKI harus tunduk pada prinsip akuntabilitas publik, bukan dikuasai segelintir elite.
“Bank DKI bukan milik elite. Ini uang rakyat. Rakyat berhak tahu dan berhak marah,” tegasnya.
KAWAL menyatakan akan tetap hadir dalam pertemuan lanjutan. Tapi bila tak ada langkah konkret dari aparat dan Bank DKI, aksi susulan dengan massa lebih besar akan digelar.
“Kami tidak datang untuk basa-basi. Kami datang membawa hak warga Jakarta untuk tahu dan menuntut. Dan kami akan kembali jika mereka tetap diam,” pungkas Joshua.
Sampai berita ini diturunkan, redaksi sedang mengkonfirmasi kebeneran informasi tersebut.
(Red)
