Korannusantara.id, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mendukung langkah pemerintah mengevaluasi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Waketum DPP Partai Gerindra ini bicara keresahan publik terkait potensi kerusakan lingkungan di lima pulau kecil, yaitu Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun.
“Tentu kami di Fraksi Partai Gerindra DPR RI akan mengkaji isu ini secara lebih saksama, dan mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta undang-undang yang berlaku,” kata Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).
Menurut Budi, meskipun hilirisasi nikel merupakan salah satu industri strategis nasional, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek ekologi dan sosial, terutama di wilayah konservasi seperti Raja Ampat. Budi merujuk UU Nomor 1 Tahun 2014 (UU PWP3K) yang membuka ruang pengecualian pertambangan di pulau kecil, namun harus memenuhi syarat ketat.
“Pengecualian itu memang diatur, tapi harus dibuktikan bahwa seluruh persyaratannya benar-benar dijalankan di lapangan. Saat ini kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang tengah melakukan evaluasi teknis di area pertambangan di lima pulau tersebut,” lanjutnya.
Budi menegaskan Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis yang tidak tergantikan. Budi menekankan kawasan tersebut merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia.
Budi juga menuturkan kawasan Raja Ampat menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang, serta menjadi bagian dari coral triangle yang diakui secara global.
Selain menjadi pusat biodiversitas, menurut Budi, Raja Ampat juga memiliki potensi luar biasa di sektor ekowisata berbasis masyarakat, penelitian kelautan, dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
“Kami memahami pentingnya hilirisasi nikel sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Namun Raja Ampat juga tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak. Nilai-nilai ini juga harus kita perjuangkan,” katanya.
Fraksi Gerindra, lanjut Budi, berkomitmen penuh untuk menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai bagian dari tanggung jawab merawat warisan hayati bangsa.
Budi menegaskan kebijakan industri di kawasan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat harus melalui proses evaluasi yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan pengawasan dari DPR, serta pelibatan aktif masyarakat setempat.
“Komitmen Fraksi Partai Gerindra sangat jelas: pembangunan harus berjalan, tapi prinsip keberlanjutan juga tetap ditegakkan. Kami mengimbau semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bahu-membahu menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan bangsa,” imbuhnya. (red)
