Korannusantara.id – Jakarta, Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mestinya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah berbagai upaya penegakan hukum yang digalakkan, termasuk pemberantasan korupsi yang menjadi fokus perhatian Presiden Prabowo Subianto, ada satu ancaman laten yang tak kalah serius: nepotisme.
Kita tentu mengapresiasi langkah cepat Presiden dalam mengoptimalkan peran Kejaksaan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Namun, dalam euforia penegakan hukum ini, publik justru disadarkan oleh mundurnya Ray Dalio investor senior asal Amerika Serikat dari posisi penasihat pada lembaga ekonomi kebanggaan Indonesia, Danantara. Melalui unggahannya di Instagram, Dalio menyentil soal pentingnya menjaga meritokrasi, dan menolak praktik “gunakan pengaruh untuk dapat pekerjaan”.
Pernyataan Dalio, meski singkat, menyiratkan kritik mendalam terhadap praktik nepotisme yang kian mencuat. Dalam konteks profesionalisme dan tanggung jawab institusional, nepotisme bukan hanya tidak etis, tetapi juga berbahaya. Ia meruntuhkan meritokrasi, melemahkan kepercayaan publik, dan berpotensi besar merusak sendi-sendi ideologis Pancasila.
Pancasila menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi yang berkeadaban. Semua itu hanya bisa tegak jika jabatan dan tanggung jawab diemban oleh orang-orang yang memang pantas secara kapabilitas dan integritas, bukan sekadar karena koneksi darah atau relasi politik.
Nepotisme menciderai semangat Bhineka Tunggal Ika—yang secara historis berasal dari karya agung Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Semboyan ini menegaskan bahwa keberagaman hanya dapat dirajut dalam satu kesatuan bila dilandasi keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Bila ruang-ruang strategis hanya diisi oleh kerabat atau kroni, maka kesatuan itu hanya menjadi jargon kosong.
Sebagai patriot sejati, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen teguh terhadap bangsa sejak pengabdiannya di TNI hingga kini sebagai kepala negara. Maka, seluruh jajaran di bawah beliau berkewajiban menegakkan nilai-nilai Pancasilaisme dalam setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan. Setiap pembantu presiden harus menjadi cerminan dari nilai keadilan sosial dan keadaban politik yang luhur.
Harapan kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia, praktik nepotisme harus dihentikan. Sebab, sebagaimana korupsi merusak keuangan negara, nepotisme merusak struktur moral dan kepercayaan publik. Ia menyingkirkan profesionalisme, dan dalam jangka panjang, menggerogoti fondasi ideologis bangsa.
Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni, tetapi refleksi untuk membasmi semua bentuk penyimpangan dari nilai-nilai luhur bangsa—terutama nepotisme.
Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila.
Jakarta, 1 Juni 2025
