Korannusantara.id – KOTA BEKASI Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin, menyampaikan kritik tajam terhadap lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025. Hingga memasuki triwulan kedua, belum terlihat adanya pelaksanaan program pembangunan fisik di wilayah Kota Bekasi, yang menjadi perhatian dan keluhan masyarakat.
“Banyak warga yang menanyakan, sampai dengan triwulan kedua ini belum ada kegiatan pembangunan infrastruktur yang berjalan. Padahal seharusnya program-program ini sudah mulai direalisasikan,” ujar Alimudin dalam keterangannya kepada media, Rabu (28/05/2025).
Menurut Alimudin, keterlambatan ini menunjukkan lemahnya kinerja Pemerintah Kota Bekasi, khususnya pada sektor perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai, program pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan rutin tahunan yang seharusnya bisa dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu.
“Kalau saya melihatnya dari sisi kinerja pemerintah, kegiatan infrastruktur ini adalah kegiatan yang sudah biasa dan dilakukan setiap tahun. Artinya, dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi seharusnya sudah dipahami dan tidak lagi menjadi kendala. Tapi kenyataannya, selalu saja terjadi keterlambatan,” tegasnya.
Alimudin juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia menilai, OPD seharusnya memiliki perencanaan yang matang agar pelaksanaan kegiatan fisik bisa segera dimulai, terutama mengingat anggaran sudah disahkan dan waktu terus berjalan.
“Ini menunjukkan bahwa kinerja OPD terkesan tidak memiliki perencanaan yang matang. Kalau terus begini, bukan hanya menghambat pembangunan, tapi juga mencederai harapan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur di Kota Bekasi,” lanjutnya.
Sebagai wakil rakyat, Alimudin mendorong Pemkot Bekasi untuk segera mengambil langkah percepatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan, agar dana APBD yang telah disahkan tidak menjadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) dan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sudah masuk pertengahan tahun, tapi belum ada realisasi. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai pembangunan tertunda hanya karena lemahnya koordinasi atau perencanaan dari OPD,” pungkasnya. (Adv)
