Korannusantara.id – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terbukti lebih efektif dalam menekan laju inflasi.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (26/5).
Menurut Mendagri, selama ini pemerintah pusat hanya mengandalkan dua instrumen utama dalam mengendalikan inflasi, yakni menjaga stabilitas nilai tukar melalui Bank Indonesia dan pengaturan suku bunga oleh otoritas moneter. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama saat inflasi mencapai 5,95 persen pada 2022.
“Karena itu, sejak Oktober 2022, kami mulai mengadakan rapat koordinasi rutin sesuai arahan Presiden, agar pengendalian inflasi juga dilakukan dari daerah masing-masing,” ujar Mendagri.
Ia menyebutkan, tingkat inflasi nasional per April 2025 tercatat sebesar 1,95 persen secara year-on-year (yoy). Angka ini masih berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Mendagri menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen dalam pengendalian inflasi. “Angka inflasi 1,5 persen menyenangkan konsumen karena harga terjangkau dan barang tersedia, tetapi juga masih menguntungkan produsen. Sebaliknya, angka 3,5 persen lebih menguntungkan produsen namun tetap dapat diterima oleh konsumen,” jelasnya.
Untuk memastikan efektivitas pendekatan daerah, Mendagri menugaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah secara mingguan. Ia juga meminta Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, agar mengadakan rapat virtual rutin dengan para sekretaris daerah.
Dalam rapat tersebut, Mendagri turut mengusulkan perluasan pemberian dana insentif fiskal. Jika selama ini insentif hanya diberikan kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi, ke depan insentif juga dapat diberikan kepada daerah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Dana insentif fiskal untuk daerah pengendali inflasi akan diperluas. Daerah yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi juga layak mendapat insentif serupa,” pungkasnya.
