Korannusantara.id – Jakarta, 8 Mei 2025 — Aktivis Pemuda Nasional mendesak pengusutan tuntas terhadap tiga proyek infrastruktur di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, yang diduga mengalami kegagalan dan manipulasi progres oleh Dinas PUPR setempat.
Tiga proyek bernilai miliaran rupiah itu dilaporkan tidak selesai sesuai target dan spesifikasi, namun progresnya diduga “dimanipulasi” agar terlihat berhasil. Kepala Dinas PUPR, Nofriyardi Syukri, disebut-sebut bertanggung jawab atas dugaan penggelembungan bobot pekerjaan yang kini menjadi sorotan publik.
“Ini bukan hanya soal proyek yang gagal, tapi soal kejujuran pejabat publik. Kalau benar bobot pekerjaan dinaikkan demi pencitraan, itu sama saja membohongi masyarakat,” tegas Beny, aktivis Pemuda Nasional, dalam keterangannya kepada media, Rabu (8/5).
Menurut Beny, pihaknya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP untuk turun langsung melakukan audit investigatif terhadap proyek-proyek yang dipermasalahkan.
“Anak muda tidak akan tinggal diam melihat penyalahgunaan uang rakyat. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” ujar Beny.
Aktivis Pemuda Nasional juga menuntut:
1. Audit Transparan terhadap tiga proyek yang disebut gagal tersebut.
2. Publikasi Dokumen Proyek, termasuk kontrak, progres, dan laporan akhir.
3. Evaluasi Kinerja Dinas PUPR, khususnya terhadap kepemimpinan Kadis Nofriyardi Syukri.
4. Tindakan Hukum Tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum dan indikasi korupsi.
“Jika ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran daerah,” tambah Beny.
Aktivis Pemuda Nasional menegaskan akan terus mengawal proses hukum dan mendorong partisipasi publik agar pemerintah daerah bekerja dengan transparan dan bertanggung jawab.
