Korannusantara.id, Jakarta – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al-Wasliyah (PW GPA) DKI Jakarta menilai batalnya mutasi tujuh orang perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto merupakan sesuatu yang biasa saja, dan bukan urusan politik.
“Kami meyakini dibawah kepemimpinan Panglima TNI, Agus Subiyanto sudah melakukan kajian dan pertimbangan yang matang terkait proses dan prosedur tersebut. Sehingga keputusan ini merupakan hal yang lumrah terjadi, dan TNI tidak mudah digoyahkan oleh kepentingan politik,” tegasnya.
Selain itu, kami sangat prihatin dengan adanya narasi yang berkembang di medsos yang menyatakan bahwa proses mutasi ini merupakan sesuatu yang beraroma politik.
“Oleh sebab itu, Ia mendorong semua elemen rakyat mendukung semua langkah dan keputusan Panglima TNI dalam melakukan proses mutasi perwira tinggi di tubuh TNI. Stop, jangan ada lagi opini yang tendensius memojokkan Panglima TNI dalam proses mutasi ini,” ujar Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
“Kami mendukung keputusan Panglima TNI, Agus Subiyanto soal mutasi di internal TNI. Kata Dedi, mutasi ini murni kebutuhan organisasi TNI, dan tidak ada kaitan dengan tekanan politik sipil atau tekanan politik dari pihak manapun. Keputusan ini sudah melalui proses yang matang di internal TNI, jadi tidak mungkin dilakukan sesuatu yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku di organisasi TNI,” jelasnya.
“Oleh karena itu, dengan adanya persoalan ini maka kami selaku masyarakat selalu mendukung kebijakan Panglima TNI dan kami berharap publik tidak termakan opini liar yang berkembang untuk mengadu domba persoalan ini,” tambahnya.
Ia mengatakan, kepercayaan publik terhadap panglima TNI saat ini sangat besar, karena panglima TNI berhasil menjaga netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
“Untuk itu, kami mengecam keras atas narasi liar yang dilontarkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab atas revisi mutasi di tubuh TNI. Dedi juga sesalkan atas narasi liar yang meminta Panglima TNI untuk dievaluasi sungguh sangat tak berdasar dan sangat tedensius,” kecamnya.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat civil society menyatakan bahwa seluruh proses mutasi jabatan yang berlangsung di lingkungan TNI berdasar kebutuhan organisasi, tour of duty atau tour of area, dan telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Setiap keputusan dilakukan secara profesional, obyektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI,” jelas Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar.
“Disisi lain, Dedi menyakini bahwa pembatalan mutasi TNI ini tak ada kaitannya sikap mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Revisi mutasi, ditegaskannya merupakan murni kepentingan organisasi TNI jaga keutuhan NKRI,” tutupnya. (red)
