Korannusantara.id – Jakarta, 29 April 2025 — Koalisi Biarkan Rakyat Mengadili (KBRM) menggelar aksi unjuk rasa serentak di dua lokasi strategis, yakni Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Selasa (29/4). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tingginya utang negara serta dugaan penyimpangan dalam proses pengelolaannya.
Aksi yang dikoordinatori oleh Luis Andika ini dimulai di depan Gedung KPK. Massa KBRM menyampaikan sejumlah tuntutan dan menyerahkan dokumen yang mereka klaim sebagai bukti awal dugaan praktik korupsi dalam pengajuan serta pencairan utang luar negeri.
“Kami datang ke KPK dengan membawa bukti-bukti awal yang kami yakini dapat menjadi pintu masuk bagi penyidikan lebih lanjut terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan utang negara,” ujar Luis dalam orasinya.
KBRM mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa dua nama yang mereka sebut, yakni Tonny Sumarno dan Nanang Untung Cahyono—yang diklaim sebagai suami dan abang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani—terkait dugaan menerima fee dari pinjaman Bank Dunia.
Usai menyampaikan aspirasi dan menyerahkan dokumen di KPK, massa bergerak ke kantor Kemenkeu. Di lokasi ini, mereka menuntut penghentian utang luar negeri dan pemecatan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
“Utang luar negeri ini semakin mencekik generasi penerus bangsa. Kami tidak ingin anak cucu kami mewarisi beban utang yang terus menggunung,” tegas Luis. Ia juga menilai Sri Mulyani sebagai simbol kebijakan ekonomi neoliberal yang mendorong ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman asing.
Tiga poin utama yang disuarakan KBRM di depan Kemenkeu antara lain:
Penghentian utang luar negeri demi menyelamatkan masa depan bangsa.
Pemecatan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang negara.
Aksi berlangsung secara tertib dan damai. Perwakilan massa diterima oleh pihak KPK dan Kemenkeu untuk menyampaikan aspirasi serta menyerahkan dokumen. KBRM menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
