Korannusantara.id – Bekasi, Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi Madonk, menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan terhadap 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak akan mengganggu layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Ahmadi, efisiensi hanya difokuskan pada pengeluaran operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan alat tulis kantor (ATK), tanpa menyentuh program-program inti layanan masyarakat.
“Untuk sektor pendidikan, anggaran hanya mengalami penyesuaian ringan dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,8 triliun. Pemangkasan hanya terjadi pada ATK dan perjalanan dinas, sementara kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal,” ujar Ahmadi saat dikonfirmasi, Minggu, 27 April 2025.
Hal serupa juga diterapkan di sektor kesehatan. Ia memastikan, kebutuhan vital seperti pengadaan obat-obatan tetap aman dan tidak terkena pemangkasan.
“Negara salah kalau efisiensi sampai mengorbankan pelayanan dasar. Fokus kita efisiensi operasional, bukan pelayanan,” tegasnya.
Ahmadi juga menyampaikan bahwa hasil Rencana Kerja (Renja) 2025 beserta audit internal telah mendapat persetujuan gubernur, dengan koreksi anggaran sebesar Rp100 miliar, mayoritas dari efisiensi perjalanan dinas dan ATK.
Untuk memastikan tidak ada pelayanan publik yang terganggu, Komisi 4 DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi efisiensi tersebut.
Bahkan, Ahmadi mencontohkan saat pihaknya menemukan adanya pemangkasan bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu, ia langsung mengambil langkah cepat.
“Awalnya anggaran bantuan masuk SMP swasta dipangkas dari Rp10 miliar menjadi Rp3 miliar. Saya langsung telepon Bapelitbangda dan minta dikembalikan. Alhamdulillah akhirnya anggaran itu dinaikkan kembali,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ahmadi mengajak seluruh perangkat daerah untuk terbuka menyampaikan kebutuhan anggaran mereka. Ia menekankan, DPRD adalah mitra kerja, bukan pihak yang harus ditakuti.
“Kami terbuka. Kalau ada kekhawatiran, sampaikan saja. Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” katanya.
Di tengah berbagai isu di masyarakat terkait efisiensi, Ahmadi juga memastikan Komisi 4 siap membuka ruang komunikasi dan klarifikasi.
“Kalau ada isu yang menyesatkan, kita konfrontir. Kita buka komunikasi selebar-lebarnya demi kepentingan publik,” pungkasnya.
(Adis)
