Korannusantara.id – Indragiri Hilir merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, tepatnya terletak pada bagian pesisir sebelah timur pulau Sumatera. memiliki Geografis yang strategis kabupaten Indragiri Hilir hampir sebagai besar wilayah darat Negeri ini tertanam pohon kelapa, maka tak heran kabupaten ini di juluki ” Negeri Seribu Parit, Hamparan Kelapa Dunia “.
Beberapa bulan terakhir isu tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia sangat ramai di bicarakan, untuk di provinsi Riau sendiri menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dalam jumlah PHK pada tahun 2025.
Mereka merupakan karyawan dari PT Pulau Sambu Guntung dan PT RSUP di Kecamatan Pulau Burung, keduanya bagian dari Sambu Group, perusahaan pengolahan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
Ahmad Fauzi selaku wakil presidium Gerakan Pemuda Mahasiswa Nasional (GAANAS) mengatakan kebun kelapa di kabupaten Indragiri Hilir merupakan tulang punggung bagi petani kelapa, pasalnya sebagaian besar perekonomian masyarakat di Inhil bertumpu pada hasil kelapa.
Kebun kelapa sudah menjadi turun menurun untuk masyarakat di kabupaten ini.
Problematika terkait persoalan komoditi kelapa masih menghantui masyarakat dari dulu hingga kini, baik dari segi harga maupun kondisi kebun itu sendiri.
PT. Pulau Sambu yang sudah puluhan tahun dalam pengelolaan komoditas kelapa di kabupaten Indragiri Hilir Menjadi harapan besar perekonomian masyarakat.
Namun di awal tahun 2025 PT. Pulau Sambu sangat mengejutkan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah tenaga kerja di perkirakan 3000 lebih karyawan, Alasan Pemutusan hubungan kerja ini di nilai tidak logis.
Ahmad fauzi sebagai putra Inhil sekaligus mantan ketua HMI cabang tembilahan juga menilai pemerintah provinsi Riau tidak bersikap tegas dalam menyikapi persoalan ini. Penilaian ini di lihat dari pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau maupun pernyataan langsung oleh Gubernur Riau.
Lanjutnya Mahasiswa S2 UNAS tersebut juga mengungkapkan jika kita menganalisis dengan cara berfikir secara primitif maka persoalan ini akan sangat berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat, jika pemprov Riau tidak segera mencarikan solusinya. Maka pemerintah Provinsi Riau harus berfikir secara modern dengan menggunakan metode sosiologi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Selain itu, persoalan ini akan kami lakukan kajian secara internal bersama teman-teman Gerakan Pemuda Mahasiswa Nasional agar menjadi isu Nasional, langkah kedepannya kami akan menyurati Kementrian – kementrian terkaiat. Jika tidak menemukan solusi maka akan mengambil langkah demonstrasi.
Terakhir kami berharap pemerintah provinsi Riau untuk segera mengambil langkah. agar tidak terjadi korelasi dampak dari PHK ini menimbulkan tindak kejahatan ataupun kriminal di lingkungan kabupaten Indragiri Hilir, 23 April 2025.
