Korannusantara.id-Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, akhirnya buka suara menanggapi polemik pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng dan kasus hukum yang menjeratnya.
Donny mengaku tengah menjalani proses hukum atas dugaan kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Saya dipanggil KLH dua minggu lalu. Tuduhan kelalaian saya terima dengan tanggung jawab, tapi saya perlu meluruskan agar masyarakat tidak salah paham,” ungkap dia kepada Cikarang Ekspres dalam konferensi pers, Rabu (19/3).
Ia memaparkan, berdasarkan audit Kementerian PUPR tahun 2014, TPA Burangkeng sudah dinyatakan overload sejak 2013. TPA seluas lima hektare yang beroperasi sejak 1997 hanya memakai sistem open dumping. Lahan bahkan berkurang karena proyek jalan tol.
Longsor sudah sering terjadi. Saat saya menjabat sejak Mei 2023, kondisinya darurat. Kami langsung susun langkah penanganan,” jelas Donny.
Menurutnya, Pemkab Bekasi saat ini tengah mencari solusi jangka panjang. Salah satunya melalui skema KPBU dengan investor. Namun, lahan minimal lima hektare menjadi syarat utama, yang sampai hari ini belum dimiliki.
Kami sudah bersurat ke Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan lahan sitaan negara di Muaragembong. Bupati yang baru juga sudah kami ajak koordinasi,” ujarnya.
Dony mengingatkan, penggunaan teknologi seperti RDF (Refuse-Derived Fuel) tidaklah murah. Kajian awal menunjukkan kebutuhan dana hingga Rp5 miliar per bulan untuk mengolah hanya 100 ton sampah.
Produksi sampah Kabupaten Bekasi 2.200 ton per hari. Kalau RDF semua, biayanya hampir Rp1 triliun per tahun. Jelas tidak realistis,” tutupnya.
( Adis)
