Korannusantara.id – Beberapa hari yang lalu Anggota DPRD Provinsi Hamdan Kasim sebagai inisiator pembentukan Satgas Dana Alokas Khusus (DAK) dan menggalang dukungan ke Anggota DPR lainnya agar di usulkan ke pimpinan dan segera rapat paripurna.
Awal permasalahannya dimulai dari persoalan OTT Kepala Bidang di DIKBUD NTB yang hingga saat ini belum memiliki titik terangnya. Hingga saat ini belum ada kejelasan dan lebih mengarah pada ketidaksetujuan pimpinan DPRD Provinsi untuk membentuk Satgas ini.
Permasalahan ini mendapatkan perhatian kusus dari BADKO HMI Bali-Nusa Tenggara sesuai dengan hasil kajiannya di internal, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan untuk daerah sangat mendukung untuk membuat Satgas DAK yang tugasnya adalah mengawasi penggunaan DAK oleh eksekutif.
“Satgas tersebut sebagai upaya untuk mengawal perjalanan dana alokasi khusus yang di berikan. Sehingga butuh satuan tugas untuk mengawal persoalan ini agar tidak di salah gunakan anggaran tersebut.” Ucap Caca Hadikha, Ketua Umum BADKO HMI Bali-Nusra (10/02/2025).
Hak interpelasi yang di lakukan tersebut harus di sahkan ke rapat paripurna. Ibu Ketua DPRD sebagai Pimpinan tertinggi DPRD Provinsi NTB harus mendukung inisiatif baik dari fraksi Golkar tersebut untuk mengontrol dan mengawal perjalanan dana alokasi khusus agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Sesuai dengan hasil kajian internal kami BADKO HMI Bali-Nusa Tenggara, sangat mendukung pembentukan Satgas DAK jika itu terdapat nilai kebermanfaatan dan tepat sasaran penggunaannya” Tegas Ketua Umum BADKO HMI Bali-Nusa Tenggara tersebut. Nusa Tenggara Barat, 10 Februari 2025
