Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) merespons isu partai cokelat atau Parcok di Pilkada 2024. GMKI menegaskan Polri bukanlah alat untuk kekuasaan politik.
Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan itu menekankan bahwa tugas utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi setiap warga negara tanpa terkecuali.
Polri, jelasnya, tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis atau menjadi bagian dari kekuatan politik manapun, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip netralitas yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota kepolisian.
“Polri adalah institusi yang diamanatkan oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan untuk menjadi alat kekuasaan atau kekuatan politik mana pun,” kata Jefri Gultom dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).
Jefri menilai isu Parcok yang disematkan kepada Polri menimbulkan kesan negatif yang mengubur posisi Korps Bhayangkara itu sebagai institusi negara yang seharusnya menjaga kepentingan publik, bukan menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu
GMKI mengingatkan bahwa setiap anggota Polri harus mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, serta menghindari keterlibatan dalam politik praktis yang dapat merusak netralitas Polri sebagai penegak hukum.
“Kami di GMKI mengajak semua pihak untuk tetap kritis, namun juga menjaga kewarasan berpikir dan tidak terburu-buru menilai sebuah institusi tanpa dasar yang jelas, tanpa bukti yang jelas” tegasnya.
Apresiasi Keamanan Pilkada Serentak
GMKI lantas memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri beserta jajaran atas peranannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada serentak 2024. GMKI menekankan tugas Polri dalam memastikan pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai sangatlah vital.
Polri telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga rakyat Indonesia dapat menyalurkan hak suara mereka dengan bebas dan aman.
GMKI mengakui bahwa keberhasilan Pilkada Serentak tidak lepas dari peran serta Polri bersama TNI yang senantiasa menjaga netralitas, mengawasi potensi gangguan keamanan. Keberhasilan ini, kata dia, membuktikan bahwa Polri dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peran yang diamanahkan oleh Undang-Undang.
“Kami mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan Pilkada Serentak 2024, dari mulai tahapan sampai ke pemungutan suara Polri melakukan tugasnya dengan baik, sebagai penjaga ketertiban dan keadilan yang netral dan independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Jefri menyadari bahwa masih ada tantangan dalam memperkuat sistem kepolisian, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan pelanggaran. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar proses reformasi Polri terus berjalan agar Polri tetap dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat.
“Kami berharap agar Polri terus memperkuat reformasi internalnya, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawabnya,” kata Jefri Gultom.
Terakhir, GMKI berharap Polri dapat terus berperan sebagai penjamin keamanan dan penegak hukum yang adil dan bebas dari pengaruh politik.
