Jakarta – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan dugaan adanya sejumlah kecurangan yang dilakukan kubu calon gubernur nomor urut 1 Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024. PDIP pun akan mengadukan temuan kecurangan itu ke Bawaslu.
“Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (Parcok), bansos, Pj kepala daerah-daerah dan desa,” tutur Ketua DPP PDIP Djarot Saeful Hidayat di kantor DPP PDIP, Menteng, Jalarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Djarot mengatakan, intimidasi Parcok terjadi kepada pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan sebagai tim sukses dalam pemungutan suara. Bahkan, disebutnya ada anggota dari Polsek yang bertugas mengamankan suara Bobby.
“Saya bertemu dengan beberapa teman di sana termasuk orang-orang desa yang diintimasi oleh Parcok, saya bilang sebaiknya kalau bicara apa adanya dan mau bersaksi tapi dia takut. Kenapa, karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa. Semua ini suruh mereka hingga mereka merasa ketakutan. Inilah bentuk intimidasi secara nyata, dan dia mengatakan pada saya, mohon maaf Pak Djarot saya tidak berani,” kata dia.
Meski begitu, Djarot menyatakan tim PDIP di Sumut telah mengumpulkan berbagai barang bukti. Nantinya, seluruh temuan itu akan diadukan lewat Bawaslu.
“Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu beberapa bentuk video rekaman kemudian surat menyurat rencananya semua dan melaporkan kepada Bawaslu,” ungkapnya.
Djarot berharap, laporan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur, di tengah adanya dugaan penyelenggara Pemilu yang menjadi bagian dari permainan Parcok.
“Persoalannya ternyata penyelenggara Pemilu ada oknum yang masuk angin. Jadi laporan diabaikan,” tukasnya.
Djarot lantas mengingatkan, bahwa menang dan kalah dalam ajang demokrasi adalah hal yang wajar. Hanya saja, langkah yang diambil untuk mendapatkan kemenangan, khususnya yang dilakukan kubu Bobby, disebutnya tidak wajar.
“Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi dalam negara apakah kira-kira demokrasi nilai-nilai demokrasi, norma-norma negara itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, apakah di dalam memenangkan pasangan calon tertentu itu juga menempatkan ada etika moral dalam diri seseorang,” ucap Djarot menandaskan.
