Jakarta – Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri mengingatkan aparat negara untuk menjaga netralitas di Pilkada 2024. Megawati mengatakan aparat yang tidak netral di Pilkada 2024 dapat disanksi pidana.
Hal itu disampaikan Megawati lewat video yang diputar saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
“Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat, hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama, untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak,” kata Megawati.
Megawati mengatakan sanksi pidana kepada aparat negara yang tidak netral itu diperkuat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan aparat negara yang tidak netral bisa mendapatkan sanksi pidana.
“Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana,” katanya.
“Itulah makna keputusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 melalui revisi Pasal 188 Undang-Undang No 1 Tahun 2018, yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta,” jelasnya.
Megawati mengajak rakyat Indonesia menolak politik uang. Menurutnya meski waktu pemilihan hanya 5 menit, namun dampaknya bisa terasa hingga 5 tahun.
“Mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Ingat, mencoblos hanya 5 menit, namun dampaknya bisa selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ucapnya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pilkada harus dilakukan tanpa adanya intimidasi. Hasto meyakini dukungan terhadap calon-calon asal PDIP akan menguat.
“Mari kita jadikan pilkada ini sebagai momentum untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahwa demokrasi dibangun dengan ekspresi kegembiraan, ekspresi kebebasan, tanpa ada intimidasi dari mereka-mereka yang seharusnya melindungi rakyat dan menertibkan serta menegakkan hukum,” ucap Hasto.
