Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, SH., MH meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi penjelasan terkait duduk perkara kasus yang menjerat eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.
Habib mengaku menerima banyak pertanyaan terkait konstruksi hukum kasus tersebut yang dinilai masih sumir dan tidak klir di mata publik.
“Kejaksaan Agung (Kejagung) hendaknya jelaskan ke publik kasus dugaan Tipikor Tom Lembong. Terus terang konstruksi hukum kasus tersebut masih cukup sumir atau abstrak di mata publik,” kata Habib dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/11/2024).
Habib mengatakan publik bertanya apakah kasus itu dapat dikategorikan kriminalisasi terhadap kebijakan. Menurut Habib, tanpa penjelasan dari Kejagung, publik bisa curiga.
Menurutnya, kasus Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto telah menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik.
“Tanpa adanya penjelasan yang jelas dan detail, pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Pak Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik,” katanya.
Menurut Habib, upaya penegakan hukum harus selaras dengan cita-cita hukum pemerintah. Dia menilai bahwa persatuan nasional tetap harus menjunjung tinggi penegakan hukum.
“Secara umum pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintah. Kita memerlukan persatuan nasional yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum,” katanya.
Kejagung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki alat yang cukup untuk menetapkan Tom menjadi tersangka. Tersangka lainnya adalah CS eks direktur pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Tom Lembong dinilai menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan izin Persetujuan Impor (PI) dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional meskipun Indonesia sedang surplus gula.
Tom Lembong juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.
Dalam kasus ini, Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai Rp. 400 M.
