Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub mengusulkan Pemilu setiap 10 tahun. Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid menyebut usulan itu konyol.
“Konyol, usulan kok menggunakan parameter masalah dirinya sendiri. Apalagi usulan akan berdampak pada amendemen UUD,” ujar Jazilul kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
Jazilul menambahkan evaluasi pemilu sebaiknya tak menggunakan rumus perdagangan. Dia heran Muslim Ayub mengungkit soal biaya dan balik modal.
“Hemat saya, pendekatan perbaikan pemilu jangan pakai rumus dagangan, biaya dan balik modal,” jelasnya.
Sebelumnya, Ayub mendorong pemilu diadakan 10 tahun sekali. Dia memiliki perhatian khusus pada modal politik miliaran yang dikeluarkan saat pemilu.
“Saya berharap apa salahnya barang kali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan. Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 itu kita udah mulai, udah mulai pemilu lagi,” ujar Ayub dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem dan AMAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
“Jadi apa mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit.menghabiskan uang. Minimal Rp 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai Rp 10 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu, Partai Demokrat (PD) menyayangkan usulan tersebut. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengingatkan kekuasaan harus dibatasi.
“Pernyataan ini patut disayangkan. Argumentasi yang disampaikan untuk memperpanjang kekuasaan semata-mata untuk memperoleh kepentingan material. Mendapatkan mandat rakyat sebagai perwakilannya di parlemen, sebagai pejabat tinggi negara hanya untuk mengejar keuntungan,” ujarnya.
Kamhar membenarkan biaya politik di Indonesia tinggi. Namun, katanya, memperpanjang masa jabatan dengan cara mengusulkan pemilu setiap 10 tahun sekali bukan solusi.
“Kekuasaan memang mesti dibatasi, baik ruang lingkupnya maupun waktunya agar tak menjadi absolut. Ingat pendapat Lord Acton, ‘Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely’,” tuturnya.
Sebelumnya, Ayub mendorong pemilu diadakan 10 tahun sekali. Dia memiliki perhatian khusus pada modal politik miliaran yang dikeluarkan saat pemilu.
“Saya berharap apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan. Karena untuk 5 tahun ini, Pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 itu kita udah mulai, udah mulai pemilu lagi,” ujar Ayub dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem, dan AMAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
“Jadi apa mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf, rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp. 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai Rp.10 miliar,” imbuhnya.
