Ket. Senator DPD RI Asal Sumut, KH. M. Nuh saat berorasi
Jakarta – Komitmen Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan Israel yang disampaikan pada pidato perdana usai dilantik dalam Sidang Paripurna MPR kemarin disambut baik. Terlebih pada acara tersebut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani juga menyuarakan hal yang sama.
“Sudah sangat bagus saya pikir. Gayung bersambut kata berjawab dengan (Ketua) MPR. Dan itu suara bangsa Indonesia. Pak Prabowo bagus logikanya, kan kita pernah dijajah, kita pernah ditindas. Karena itu kita tidak ingin penjajahan dan penindasan ada lagi di muka bumi ini,” jelas anggota DPD/MPR KH. Muhammad Nuh dalam keterangannya, Senin, (21/10/2024).
“Karena memang sikap Indonesia kan jelas ya, (menolak penjajahan sesuai) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kaitan dengan Palestina ini bukan hanya masalah agama tapi kemanusiaan dan komitmen kita sebagai negara merdeka untuk mendukung kemerdekaan dan menghapus penjajahan di muka bumi ini,” sambungnya.
Senator dari daerah pemilihan Sumatera Utara, M Nuh ini mengakui Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menunjukkan dukungan untuk rakyat Palestina, termasuk di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hal itu terlihat jelas dari berbagai pembelaan yang luar biasa dari Retno Marsudi saat menjadi Menteri Luar Negeri di Majelis Umum PBB bahkan juga terobosan Prabowo selaku Menteri Pertahanan dengan mengirim kapal rumah sakit TNI yang membawa bantuan ke Palestina.
“Jadi menurut saya baguslah (apa yang telah dilakukan pemerintah). Walaupun kalau dalam diskusi di Komite I DPD periode lalu, kita (Indonesia) katanya baru (pada tahap melaksanakan) ‘pasal 1’. Artinya punya dasar, tapi langkah implementasinya masih perlu didetailkan,” papar anggota DPD RI yang kembali terpilih pada Pemilu 2024 kemarin ini.
Karena itu, dengan kini telah resmi menjadi Presiden RI, dia berharap, Prabowo Subianto semakin menunjukkan dan mengkonkretkan lagi dukungan untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Apalagi Prabowo pun sudah menyatakan akan mengirim bantuan yang lebih banyak lagi.
“Saya pikir bantuan untuk Palestina perlu agak masif dan demonstratif. Artinya, demonstratif tunjukkan bahwa Indonesia ini secara politik luar negeri memang nonblok tapi bebas dan aktif, apalagi ini (bantuan) untuk kemanusiaan,” ungkap M Nuh, yang juga Dewan Pertimbangan MUI Sumut ini.
Di samping bantuan, yang tidak kalah penting Indonesia harus memaksimalkan perannya dalam dunia diplomasi. Menurutnya, Indonesia yang telah cukup vokal membela Palestina di Majelis Umum PBB terutama lewat Menlu Retno, ke depan juga harus bisa mengambil peran di Dewan Keamanan PBB meskipun saat ini Indonesia bukan lagi sebagai anggota tidak tetap.
Bahkan berbagai saluran diplomasi lainnya juga harus ditempuh dan dimaksimalkan. Termasuk misalnya lewat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia pun mendorong Presiden Prabowo memperjuangkan agar putra terbaik Indonesia yang memimpin organisasi antar pemerintah terbesar kedua setelah PBB tersebut.
“Jadi peran Pak Prabowo bisa ditingkatkan terus bahkan kita perlu mengambil peran di OKI. Sepanjang yang saya tahu kita belum pernah menduduki posisi puncak, Sekjen di OKI,” ucapnya.
Padahal dalam amatannya, Indonesia memiliki banyak figur yang memiliki pengalaman internasional terutama untuk Timur Tengah dan negara-negara Islam sehingga layak memimpin OKI. Seperti Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, yang merupakan lulusan kampus di Arab Saudi.
Pendeknya, dia berharap Indonesia di masa pemerintahan Prabowo bisa berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian dan penghapusan penjajahan di muka bumi ini, termasuk dalam hal ini kemerdekaan untuk Palestina.
“Kalau bahasa saya begini, bagus juga mungkin dipertimbangkan (tagline) dari Indonesia untuk dunia. Pak Prabowo ini dari Indonesia untuk dunia karena kita bisa mengambil peran di berbagai lembaga dunia. Mudah-mudahan kita punya harapan yang besar kepada Pak Prabowo,” demikian KH. M Nuh.
