Diduga Sebagian Debt Collector Maluku Utara di Bekali dengan Sertifikasi Abal-Abal

KoranNusantara.id–Maluku Utara, Ingin mempermudah dan melancarkan operasi di maluku utara Kordinator Debt Collector diduga kuat memodali anggotanya dengan sertifikasi tanpa proses ujian alias (ASPAL).Maluku Utara 16/05/2024

Persyaratan utama dalam penanganan kendaraan bermasalah ataupun penagihan pelaksana di utamakan harus mengikuti uji kompetensi yang di selenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan melalui ujian bersama yang di referensikan oleh pihak leasing ataupun perusahaan penagihan yang sudah terverifikasi atau berbadan hukum.

Untuk menjadi peserta ujian tidaklah mudah, karena masing-masing jabatan baik direksi ataupun kordinator minimal harus bergelar (S1), untuk anggota penagihan di bawah tanggung jawab kordinator wilayah. namun semua itu harus melewati ujian untuk mendapatkan sertifikasi dan kelayakan dalam menangani nasabah.

Sangat di sayangkan berdasarkan pantaun awak media masih di temukannya sertifikasi abal-abal di sinyalir pelaksana di bekali oleh kordinatornya dengan sertifikasi tanpa proses ujian, Akibatnya sering terjadi persoalan persoalan yang tidak terpuji di lapangan karena mereka (Debt Collector) minim etika dalam menghadapi nasabah.

Awak media setelah berkordinasi dengan beberapa pihak leasing yang pernah merekomendasikan pihak tiga dalam ujian kompetensi tersebut telah mengantongi nama-nama peserta yang pernah ikut uji. Namun hanya sebagian kecil dari beberapa pelaksana yang aktif beroperasi.

Parahnya lagi beberapa pihak leasing tidak teliti dalam memberikan surat kuasa kepada pihak tiga (Debt Collector) hingga kecurangan dan penyimpangan tak terelakan lagi dan sering terjadi di lapangan.

Perusahaan pihak ke tiga jika kordinatornya ilegal maka organik dan pelaksana lapangan pun kategorinya ilegal, Apalagi anggotanya di modali dengan sertifikasi (Tembak) alias abal-abal.

Praktek-praktek berindikasi ilegal ini di lakukan di beberapa titik di pulau halmahera yang beroperasi di pos-pos pintu kota di jalan bahkan door to door”warga yang sering kena dampaknya kerap kali keluhkan namun sayangnya tidak terbantukan seolah pelaksana ini Legal dan prosedur.