Jakarta – Diketahui bersama akan ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, baik itu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbub), dan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) yang di agendakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) di laksanakan pada tanggal 27 November 2024.
Setiap partai politik (parpol) tentu memiliki kader-kader yang berkualitas dan sudah teruji, punya integritas, dan track record yang jelas,” kata Bima dalam keterangan tertulisnya yang di terima Korannusantara.id di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Bima mengatakan, kemampuan para kader-kader setiap parpol, diketahui banyak di luar sana yang bukan termasuk kader parpol untuk berusaha mencalonkan diri sebagai pemerintahan daerah dengan meminta pihak parpol untuk memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap calon yang ingin maju di Pilkada yang mana bukan merupakan kader dari parpol itu sendiri.
“Siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah mau dia muda ataupun tua, mau dia perempuan atau laki-laki tak ada permasalahan tapi yang jadi problemnya di sini adalah pihak partai politik itu harus mengedepankan kader-kader terbaik mereka untuk mencalonkan sebagai kepala daerah ketimbang yang non kader,” terangnya.
Kalau yang non kader minta dukung atau rekomendasi aturan pihak parpol suruh yang non kader ini masuk menjadi bagian dari kader tersebut, kalau non kader itu tidak mau bergabung dan tetap ingin maju ya silahkan.
“Dia menambahkan, karena sesuai undang-undang calon yang tidak dapat dukungan atau rekomendasi parpol di izinkan maju secara melalui jalur Indenpenden atau perseorangan,” ujar Bima.
Tapi jangan lupa harus beriringan dalam arti ya harus ada yang mengusung dari parpol, jadi gini partai politik itu punya institut pendidikan buat kader-kader ya salah satunya partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), Golongan karya (golkar).
“Menurut hematnya, partai politik besar pasti punya institut pendidikan jadi rugi sangat kalau mereka tidak mengusung kader-kader terbaik mereka sendiri di Pigub ataupun di Pilkada 2024, kalau parpol tetap ingin mengusung non kader itu saya rasa sungguh tersesat dalam berfikir,” sesal Bima.