Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memunculkan wacana agar pencalonan pemilihan kepala desa (Pilkades) memakai partai politik. Sebab, ia menilai kompetisi pilkades justru lebih kejam bahkan brutal.
“Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak,” kata Doli dalam rapat Baleg DPR RI, dikutip Jumat (1/11/2024).
Politikus Golkar itu menyebut, persaingan di pilkades sangat tinggi bahkan menimbulkan korban jiwa lebih banyak dibandingkan pileg dan pilpres. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan lebih ketat lagi.
“Lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan pileg, pilkada, dan seterusnya. Jadi makanya kalau menurut saya ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail, kemarin kita bicara tentang penyelenggara Pemilu kalau serentak nggak ada kerjanya lima tahun,” kata dia.
Doli juga meminta semua parpol untuk lebih berani memasukkan usulan tersebut dalam RUU Parpol.
“Nah termasuk kita juga harus berani Pak, nah ini atau ini, partai politik termasuk nanti bicara tentang RUU Parpol, harus bisa juga masuk ke tingkat desa,” kata Doli.
“Sekarang kan pilkades itu, seolah-olah tidak politik, tidak ada keterlibatan parpol, padahal pencalonan mereka itu pakai partai, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi pakai partai juga, pertanyaannya kenapa nggak sekaligus aja partai, ngapain pakai partai kambing, partai ini, ya partai yang udah ada aja,” pungkasnya.
Di samping itu, salah seorang Anggota Baleg DPR RI sebelumnya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan sebagai lembaga adhoc yang hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu.
