Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendukung janji dan komitmen Presiden terpilih, Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim segera setelah dilantik, 20 Oktober 2024 nanti.
Menaikkan penghasilan hakim, dinilainya dapat meningkatkan independensi dan integritas para pengadil meja hijau.
Pernyataan Fraksi PKB MPR RI ini disampaikan untuk menanggapi hasil audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dengan Pimpinan DPR, pada Selasa (8/10/2024), di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta.
“Sesuai pasal 24 ayat (1) UUD 1945 kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, Fraksi PKB MPR RI setuju dengan pernyataan Pak Prabowo,” tegas Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz kepada awak media di Komplek MPR/DPR, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Lebih lanjut, Neng Eem yang juga Wakil Sekjen DPP PKB ini menjelaskan, kekuasaan hakim yang merdeka itu berarti seorang hakim harus cukup penghasilannya, agar tidak bisa ditekan oleh pihak yang bersengketa.
“Saya sepakat dengan pernyataan Pak Prabowo bahwa penghasilan hakim harus memadai, agar hakim tidak bisa disogok dan putusannya tidak bisa dibeli,” ujar Neng Eem yang juga Wakil Sekjen DPP PKB.
Sikap Fraksi PKB MPR RI ini juga sejalan dengan sikap Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang mengingatkan perlunya meningkatkan kesejahteraan hakim karena peran penting para hakim dalam status RI sebagai kekuasaan yudikatif dan negara hukum.
Dukungan PKB terhadap aspirasi para hakim juga disampaikan, saat perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia bertemu Fraksi PKB DPR RI sebelum beraudiensi dengan pimpinan DPR di ruang Komisi III DPR kemarin.
Karenanya, Fraksi PKB MPR RI meminta presiden terpilih Prabowo Subianto agar setelah dilantik segera menugaskan Menteri Keuangan yang baru, menghitung kembali anggaran keuangan negara agar kenaikkan gaji hakim ini bisa terealisasi segera, atau paling lambat kenaikkan penghasilan diterima hakim mulai awal tahun 2025.
Seperti diketahui, sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024 para hakim di berbagai daerah telah mengajukan cuti bersama. Saat cuti bersama ini, perwakilan hakim melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung, DPR, hingga Kementerian Keuangan di Jakarta, menuntut kenaikan gaji hakim yang tidak berubah selama 12 tahun serta peningkatan kesejahteraan.
