korannusantara.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah merampungkan penelitian berkas perbaikan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2024-2029. Hasilnya, dua pasangan calon, Al Haris-Abdullah Sani (Haris-Sani) dan Romi Hariyanto-Sudirman (Romi-Sudirman), dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk melaju dalam Pilkada Jambi 2024. Minggu (15/9/24).
Namun, langkah KPU Jambi tidak berhenti di sini. Dalam upaya yang disebut sebagai transparansi, KPU memberikan waktu bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terkait syarat calon itu. Periode ini berlangsung selama tiga hari, dari 15 hingga 18 September 2024. Langkah sebagai kesempatan bagi publik untuk turut serta dalam proses seleksi calon pemimpin daerah.
Yatno, Komisioner KPU Provinsi Jambi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa tanggapan masyarakat dapat disampaikan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh KPU.
“Kami menerima tanggapan masyarakat terkait syarat calon ini. Tanggapan masyarakat bisa disampaikan dengan cara mengisi formulir yang disediakan KPU,” ujarnya.
Namun, apakah langkah ini benar-benar murni untuk transparansi, atau sekadar formalitas belaka? Dalam praktiknya, pengawasan masyarakat sering kali terbatas oleh waktu, akses informasi, dan pemahaman terhadap detail-detail teknis yang diperlukan untuk mengajukan tanggapan yang substansial. Meski KPU membuka pintu untuk tanggapan, ada pertanyaan besar terkait seberapa banyak tanggapan yang benar-benar akan berdampak pada keputusan akhir.
Selain itu, Yatno menambahkan bahwa tanggapan masyarakat harus disertai dengan identitas diri dan akan melalui proses klarifikasi oleh KPU. Tahapan berikutnya setelah periode tanggapan adalah penetapan pasangan calon pada 22 September 2024, diikuti dengan pengundian nomor urut pasangan calon pada 23 September 2024.
Dengan dibukanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan, KPU Jambi tampak ingin menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan.
Sikap kritis dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi langkah maju dalam mewujudkan demokrasi yang transparan dan akuntabel di Jambi.
(Redaksi)
