Korannusantara.id – PELALAWAN, Koordinator BEM se-Kabupaten Pelalawan, Fajar Nugraha, yang juga menjabat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I), menyatakan dukungan terhadap langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Fajar menilai kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum, memulihkan kawasan hutan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya warga lokal di Riau.
Pencabutan izin tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Langkah penertiban ditandai dengan kegiatan di Estate Langgam, Kabupaten Pelalawan, Jumat (20/11/2026).
Fajar juga mendesak Gubernur Riau dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan, untuk menyatakan sikap secara terbuka dan mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Satgas PKH.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar penertiban kawasan hutan berjalan konsisten dan tidak berhenti pada satu perusahaan saja.
Terkait keberlanjutan pengelolaan kawasan setelah pencabutan izin, Juru Bicara Satgas PKH, Barita LH Simanjuntak, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pengelolaan melalui BUMN dan BUMD. Skema tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan aktivitas serta memastikan hak-hak pihak terkait tetap terpenuhi.
Fajar menilai skema pengelolaan oleh BUMN dan BUMD merupakan langkah tepat apabila dijalankan dengan prinsip transparansi, keberpihakan kepada masyarakat lokal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Skema pengelolaan oleh BUMN dan BUMD ini sangat cocok untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kekayaan alam Riau harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Riau sendiri,” ujar Fajar.
Lebih lanjut, Fajar menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan tidak boleh hanya menyasar PT RAPP. Ia mendesak Satgas PKH agar menerapkan kebijakan dan skema penertiban yang sama terhadap seluruh korporasi yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan serta melakukan perusakan lingkungan.
“Kami mendukung penuh Satgas PKH dan mendesak agar skema ini diberlakukan terhadap semua korporasi yang melanggar undang-undang dan merusak lingkungan di Riau. Masih banyak korporasi besar lainnya di Pelalawan yang perlu diperiksa dan ditindak apabila terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan tanpa pandang bulu.
Menurut Fajar, langkah tersebut tidak hanya penting untuk menertibkan penguasaan kawasan hutan, tetapi juga memulihkan fungsi ekologis, melindungi habitat gajah Sumatera di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, serta memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Fajar berharap kebijakan Satgas PKH menjadi momentum pembenahan tata kelola kehutanan di Riau sehingga tidak ada korporasi yang kebal hukum dan masyarakat lokal dapat merasakan manfaat nyata dari kekayaan sumber daya alam di daerahnya.


