Jakarta – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan. Kali ini, Menteri Kebudayaan sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa nomor telepon selulernya diduga telah menjadi sasaran penyadapan selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan Fadli melalui akun media sosial X pribadinya pada Sabtu (21/11/2026). Ia mengungkapkan telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh pihak kepolisian terkait perkara dugaan penyadapan ilegal yang kini tengah diusut.
“Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik,” tulis Fadli dalam unggahannya.
Fadli mengaku baru mengetahui bahwa nomor telepon selulernya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya saat memberikan keterangan kepada polisi, dirinya termasuk salah satu pihak yang mengalami penyadapan dengan durasi paling lama.
“Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,” ungkapnya.
Pengakuan Fadli tersebut menambah daftar pihak yang disebut menjadi korban dalam perkara penyadapan ilegal yang kini tengah ditangani kepolisian.
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah adanya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penyidikan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pernah memaparkan dugaan peran Listyo sebagai pihak yang menerima hasil penyadapan atau end user. Sementara itu, Ahrie diduga menerima perintah dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Penyidik juga mendalami dugaan penghilangan rekaman suara dan catatan aktivitas digital yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Tiga tersangka, termasuk Listyo, telah menjalani penahanan di Mako Brimob, Depok. Sementara Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan keterangan Kapolri yang diberitakan CNN Indonesia pada 12 November 2026, masa penahanan Listyo dijadwalkan berlangsung hingga 23 November 2026.
Namun, pengakuan terbaru Fadli Zon memunculkan dimensi baru dalam pengusutan perkara tersebut. Sebab, dugaan penyadapan yang dialaminya disebut berlangsung sejak 2021, lebih awal dibandingkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang dilaporkan terjadi pada 2025.
Rentang waktu tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kemungkinan adanya target lain dalam praktik penyadapan tersebut. Apalagi, Fadli merupakan salah satu tokoh penting Partai Gerindra yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo.
Persoalan yang perlu diungkap bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga siapa yang menentukan target, apa tujuan pengumpulan informasi, serta kepada siapa hasil penyadapan tersebut disampaikan.
Apakah penyadapan terhadap Fadli Zon merupakan bagian dari rangkaian perkara yang sama dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo? Ataukah terdapat target-target lain yang selama ini belum terungkap?
Pertanyaan tersebut kini menjadi bagian penting yang perlu dijawab penyidik agar perkara ini tidak berhenti pada penetapan sejumlah tersangka.
Di sisi lain, proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan keterlibatan setiap tersangka maupun pihak lain harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
Pengakuan Fadli Zon setidaknya memperluas perhatian publik terhadap perkara ini. Masyarakat kini menunggu sejauh mana kepolisian mampu mengungkap keseluruhan rangkaian dugaan penyadapan, termasuk motif, sasaran, dan pihak-pihak yang diduga terlibat.



