• Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Koran Nusantara
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
Koran Nusantara
No Result
View All Result
  • Home
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Artikel
  • Artis
  • Hukum & Kriminal
  • Kuliner
  • Pendidikan
  • Sports
  • Bisnis
  • Opini
Home Politik

Megawati Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Sutrisno: PDIP Bukan Partai Oportunis

pujo by pujo
22 November 2026
in Politik
0
Megawati Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Sutrisno: PDIP Bukan Partai Oportunis
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Medan – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengapresiasi ketegasan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang kembali menegaskan keputusan partainya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sutrisno, sikap tersebut menunjukkan konsistensi PDI Perjuangan dalam mempertahankan prinsip dan garis ideologinya. Baginya, partai politik tidak seharusnya menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama hingga mengorbankan prinsip perjuangan.

Penegasan Megawati itu disampaikan dalam orasi ilmiah bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” pada Sidang Terbuka Senat Wisuda STIPAN, Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran agar PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, tawaran itu dengan tegas ditolaknya.

“Mau dikasih masuk ke pemerintahan, saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujar Megawati.

Sutrisno menilai pernyataan tersebut sekaligus mempertegas prinsip politik PDI Perjuangan yang selama ini dipegang Megawati, yakni tidak menjalankan politik dua kaki. Menurutnya, partai harus siap berada di luar kekuasaan ketika tidak memenangkan kontestasi demokrasi.

“PDI Perjuangan membuktikan bahwa partai ini bukan partai oportunis. Kekuasaan bukan segala-galanya. Ketika tidak memenangkan kontestasi demokrasi, partai harus siap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang,” ujar Sutrisno.

Ia menambahkan, ketegasan Megawati sekaligus menjawab berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kader PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Termasuk spekulasi yang mengaitkan sejumlah nama kader, seperti Puan Maharani dan Pramono Anung, dengan peluang menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Menurut Sutrisno, Megawati tidak tergoda oleh kepentingan pragmatis maupun kalkulasi kekuasaan jangka pendek. Prinsip tersebut tetap dipertahankan tanpa mengedepankan kepentingan politik keluarga.

Lebih jauh, Sutrisno menegaskan bahwa keputusan untuk berada di luar pemerintahan merupakan sikap resmi kelembagaan PDI Perjuangan. Dengan demikian, tidak ada penugasan resmi partai kepada kader untuk menduduki jabatan menteri, wakil menteri, kepala maupun wakil kepala lembaga negara dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Jika terdapat kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan di pemerintahan, menjadi komisaris atau direksi BUMN, duta besar, maupun menempati jabatan publik lainnya, hal tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai representasi kelembagaan partai.

“Posisi partai sudah jelas, yaitu berada di luar pemerintahan. Karena itu, apabila ada kader yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, hal tersebut merupakan pilihan atau kapasitas pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap resmi PDI Perjuangan,” tegasnya.

Meski memilih berada di luar pemerintahan, Sutrisno menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan serta-merta menolak seluruh kebijakan pemerintah. Sebagai kekuatan politik penyeimbang, partainya tetap dapat mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, PDI Perjuangan akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan maupun program pemerintah yang dinilai menyimpang dari perencanaan, tidak sesuai dengan regulasi, atau berpotensi merugikan kepentingan rakyat.

Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP), Sekolah Rakyat, dan berbagai program lainnya. Menurutnya, seluruh program tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Program pemerintah yang baik dan dijalankan sesuai aturan tentu harus didukung. Namun, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, PDI Perjuangan harus berani memberikan kritik. Fungsi partai politik bukan sekadar mendukung pemerintah, tetapi juga memastikan kekuasaan berjalan sesuai kepentingan rakyat,” pungkas Sutrisno Pangaribuan. (KCU)

Views: 7
Tags: Megawati SoekarnoputriPDI-P
Previous Post

PGRI Labusel Meriahkan HUT ke-81 dengan Beragam Lomba dan Pertandingan

Next Post

Fadli Zon Mengaku Disadap Lima Tahun, Kasus Listyo Sigit Kian Melebar

pujo

pujo

Next Post
Fadli Zon Mengaku Disadap Lima Tahun, Kasus Listyo Sigit Kian Melebar

Fadli Zon Mengaku Disadap Lima Tahun, Kasus Listyo Sigit Kian Melebar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Segenap Pimpinan & Staf DPRD Kota Padangsidimpuan

Segenap Pimpinan & Staf DPRD Kota Padangsidimpuan

Jasa Endorse Pemberitaan KoranNusantara


Koran Nusantara dengan bangga diberdayakan dengan WordPress