Korannusantara.id – JAKARTA, Komite Pemantau Makan Bergizi Gratis (KP-MBG) mengadukan kasus kecelakaan kerja yang dialami Sri Rahayu Adiningsih, pekerja perempuan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jumat (20/11/2026).
Dalam pengaduan tersebut, KP-MBG mendesak pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus Sri Rahayu menjadi sorotan setelah diketahui dirinya tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika mengalami kecelakaan pada 11 Maret 2026 saat dalam perjalanan menuju tempat kerja. Akibatnya, keluarga korban harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri dengan total lebih dari Rp1 miliar.
KP-MBG menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya kerentanan perlindungan tenaga kerja dalam program MBG, khususnya terhadap pekerja perempuan yang selama ini menjalankan tugas operasional, mulai dari memasak, menyiapkan hingga mendistribusikan makanan.
Perwakilan Tim Advokasi KP-MBG, Maruli, menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target program tanpa memastikan hak dan keselamatan para pekerjanya.
Menurutnya, penggunaan istilah relawan terhadap pekerja SPPG yang menjalankan pekerjaan operasional berdasarkan arahan dan kebutuhan program perlu dievaluasi, terutama terkait kepastian hubungan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Ini program negara. Negara jangan menjadi pelanggar aturan dalam menjalankan programnya sendiri. Orang bekerja untuk menjalankan program negara, tetapi ketika terjadi kecelakaan, tanggung jawabnya tidak jelas,” tegas Maruli.
Koordinator KP-MBG, Ahmad Ismail, juga meminta Komnas Perempuan mengambil sikap kelembagaan yang tegas terhadap penggunaan status relawan dan kerentanan perempuan pekerja dalam program MBG.
Ia menilai kasus Sri Rahayu harus menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi sistem ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program tersebut, bukan sekadar berhenti pada penyelesaian pengaduan individual.
“Kami ingin mengetahui kertas posisi Komnas Perempuan. Apa sikap Komnas terhadap penggunaan istilah relawan, ketidakpastian status pekerja, dan pengabaian hak perempuan dalam program MBG?” ujar Ahmad Ismail.
Sementara itu, kakak korban, Rama, turut menyerahkan dokumen kronologi kecelakaan kepada Komnas Perempuan. Ia mengungkapkan bahwa keluarga baru mengetahui Sri Rahayu tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah kecelakaan terjadi.
Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan Nota Penetapan yang mengakui insiden tersebut sebagai kecelakaan kerja. Namun, hingga kini pemenuhan hak korban masih menghadapi kendala.
Keluarga korban juga menolak tawaran santunan sebesar Rp5 juta dari yayasan dan tali asih Rp30 juta dari ketua yayasan. Tawaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan biaya pemulihan kesehatan Sri Rahayu yang hingga kini masih menjalani perawatan jalan.
Dalam pengaduan itu, KP-MBG turut melampirkan rekomendasi Komnas HAM tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kemnaker dan BGN. Rekomendasi tersebut memuat tuntutan mengenai kejelasan status pekerja, pemeriksaan ketenagakerjaan, pemenuhan jaminan sosial, serta kepastian keberlanjutan perawatan korban.
Menanggapi pengaduan tersebut, perwakilan Komnas Perempuan, Irwan, menyampaikan bahwa pihaknya telah memantau berbagai persoalan dalam implementasi program MBG, termasuk dampaknya terhadap pekerja perempuan.
Komnas Perempuan juga disebut telah berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN dan Kemnaker untuk mengkaji ketepatan penggunaan istilah relawan bagi pekerja yang menjalankan tugas berdasarkan arahan dan kebutuhan program.
Ketua Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Sundari, memastikan Unit Penerimaan Pengaduan akan segera menyusun kronologi resmi berdasarkan dokumen yang disampaikan KP-MBG.
Komnas Perempuan juga merencanakan sejumlah langkah tindak lanjut, yakni:
1. Mengirimkan surat klarifikasi kepada BGN terkait pengawasan dan perlindungan pekerja dalam program MBG.
2. Mengirimkan surat klarifikasi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), dengan tembusan kepada Kabareskrim Polri, untuk meminta perkembangan penanganan perkara Sri Rahayu Adiningsih yang ditangani Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
3. Berkoordinasi dengan UPTD terkait guna memfasilitasi layanan pemulihan psikologis bagi Sri Rahayu.
4. Membuka opsi komunikasi dengan DPR RI hingga menyampaikan laporan langsung kepada Presiden apabila pihak-pihak terkait tidak menunjukkan tindak lanjut.
KP-MBG Desak BGN dan Kemnaker Bertanggung Jawab
Menutup pengaduannya, KP-MBG mendesak BGN menjelaskan fungsi pengawasan terhadap yayasan dan SPPG, termasuk alasan pekerja seperti Sri Rahayu tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
KP-MBG juga meminta Kemnaker mengawal pelaksanaan Nota Penetapan agar hak-hak korban segera dipenuhi, termasuk kepastian jaminan sosial dan keberlanjutan pemulihan kesehatannya.
Bagi KP-MBG, penggunaan status relawan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari kewajiban hukum terhadap warga negara yang bekerja menjalankan program pemerintah.
KP-MBG menegaskan pemerintah dan BGN tidak boleh lepas tangan atas persoalan perlindungan pekerja dalam program MBG. Kasus Sri Rahayu harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar keselamatan, kepastian status kerja, dan hak jaminan sosial seluruh pekerja benar-benar terlindungi.


